Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 102
Menurut Menaker Ida, UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi
pekerja PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Selain itu, UU Cipta Kerja
yang sudah disahkan DPR pada Senin (5/10) itu juga mengatur perlindungan tambahan berupa
kompensasi kepada pekerja pada saat berakhirnya PKWT.
"Jadi, yang baru adalah ada perlindungan bagi pekerja pada saat berakhirnya PKWT, yang
sebelumnya di UU No 13 Tahun 2003 tidak ada perlindungan seperti ini," kata Ida. Dia
mengatakan syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja dalam kegiatan alih daya
(outsourcing) tetap dipertahankan. Bahkan, Cipta Kerja memasukkan prinsip pengalihan
perlindungan hak-hak bagi pekerja apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya, sesuai
dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi N0.27/ PUU-IX/20il.
Terkait pengawasan terhadap perusahaan alih daya, Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat
perizinan terhadap Perusahaan Alih Daya yang terintegrasi dalam sistem Online Single
Submission (OSS).
Terkait ketentuan waktu kerja dan istirahat, kata Ida, tetap diatur seperti undang-undang
sebelumnya dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu
istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu.
"Hal ini Untuk mengakomodasi tuntutan perlindungan pekerja pada bentuk-bentuk hubungan
kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang secara dinamis," tutur
Ida-.
Dia memastikan UU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah bagi pekerja
sebagaimana peraturan perundgng-undangan eksisting, yaitu ifu N0.13 Tahun 2003 dan PP
N0.78 Tahun 2015 dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.
Ida memastikan bahwa ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota tetap
dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan upah minimum dimaksud,
Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum.
Selain itu, dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta meningkatkan
pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, Cipta Kerja mengatur ketentuan pengupahan bagi
sektor usaha rpikro dan kecil.
Untuk perlindungan kepada pekerja yang menghadapi proses pemutusan hubungan kerja (PHK),
Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK. UU Cipta Kerja
semakin mempertegas pengaturan mengenai "upah proses" bagi pekerja/buruh selama PHK
masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht).
"Kemudian, dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami
PHK, UU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja,"
paparnya.
Menaker Ida menyatakan bahwa prematur jika ada yang menyimpulkan kalau Undang-Undang
Cipta Kerja akan membuat pekerja rentan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa menyimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja ini rentan
terhadap PHK bagi pekerja atau buruh. RUU Cipta Kerja ini justru ingin memperluas penyediaan
lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja atau buruh, utamanya
perlindungan bagi mereka yang mengalami PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP)," kata Menaker Ida dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (6/10).
101
