Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 103
Demo
Sementara itu, aksi buruh terjadi di sejumlah daerah. Di Jakarta, perwakilan buruh dari 150
pimpinan unit kerja (PUK) perusahaan memusatkan aksi penolakan terhadap Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja (Omnibus Law) di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Selasa.
"Hari ini estimasi massa berdasarkan hasil rapat kemarin ada sekitar 5.000 orang yang sudah
kita laporkan jumlahnya ke Polsek dan Polres," kata Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK)
Pulogadung Hilman Firmansyah, di Jakarta.
Hilman mengatakan massa aksi adalah utusan 150 PUK perusahaan nasional dan mancanegara
yang kini bergerak pada berbagai bidang usaha di Kawasan Industri Pulogadung.
"Ada yang dari PT Yamaha Music, PT Total Detergent, PT Bintang Tujuh, PT SOHO dan lainnya.
Hari ini ada 150 PUK dari total 270 perusahaan di Kawasan Industri Pulogadung," katanya.
Selain itu FBK sebagai aliansi buruh juga menyertakan massa aksi dari perwakilan Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (SPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat
Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).
Aksi diawali dengan berkum- . pul di sekitar Bundaran Pajak Kawasan Industri Pulogadung untuk
berorasi. "Dari titik kumpul di Bundaran Pajak, teman-teman mengecek seluruh pabrik, apakah
instruksi ini berjalan atau tidak," katanya.
Instruksi yang dimaksud Hilman adalah arahan untuk melakukan mogok kerja massal di seluruh
perusahaan.
"Kita bersepakat dengan pimpinan buruh bahwa tidak ada produksi hari ini," katanya.
Berdasarkan izin yang diperoleh dari kepolisian maupun perusahaan, kata Hilman, massa hanya
diperbolehkan menggelar aksi di wilayah masing-masing.
"Tidak boleh aksi sampai ke Senayan, hanya di kawasan saja. Aksi ini rencananya hingga pukul
18.00 WIB pada 6-8 Oktober 2020," katanya. Aksi penolakan terhadap Om-nibus Law dilakukan
massa dengan memasang spanduk di setiap perusahaan serta berkeliling menggunakan empat
unit mobil komando.
Massa menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja. Mereka meminta agar
tetap ada Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tanpa syarat dan tidak menghilangkan Upah
Minimum Sektoral, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup serta tidak boleh ada "outsourcing"
seumur hidup.
Tidak hanya itu para buruh menyerukan agar waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak
upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan "outsourcing" harus mendapat jaminan
kesehacan dan pensiun.
Sedangkan di Bandung, Jawa Barat, aksi buruh yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja
dilakukan di kawasan Kecamatan Rancaekek sekira pukul 10.00 WIB, Selasa. Ketua SPPB
Bandung Raya, Slamet Priatno mengatakan bahwa aksinya turun ke jalan itu merupakan bentuk
secara tegas menolak UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR dan pemerintah. "Kita turun
untuk membatalkan keseluruhan Undang-undang (Omnibus Law) itu," kata Slamet di lokasi.
Ratusan buruh itu melakukan aksi long march mulai dari kawasan Rancaekek, hingga ke arah
Gerbang Tol Cileunyi. Akibatnya, pengendara jalan sempat tersendat oleh aksi long march itu.
Pengusaha Tersenyum
102
