Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 278
Judul Beragam Dalil Memuluskan Cipta Kerja
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg3
Jurnalis Rini Kustiani
Tanggal 2020-10-07 04:40:00
Ukuran 232x359mmk
Warna Warna
AD Value Rp 349.160.000
News Value Rp 1.745.800.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Baleg DPR) Tidak ada target pembahasan. Pembahasan
pada masa reses itu dilakukan karena pertimbangan kapasitas dan kemampuan Baleg saja.
Sebab, ini, kan, ada ribuan DI M (daftar inventarisasi masalah). Butuh berapa lama waktu kalau
tidak dibahas
negative - Saleh Partaonan Daulay (Ketua Fraksi PAN) Sejak dua minggu lalu, DPR ini mau di-
lockdown, tetapi tidak jadi
neutral - Azis Syamsu-ddin (Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar) Ada pro dan kontra dari
RUU Cipta Kerja adalah hal yang biasa. Yang ada pro dan kontranya tidak hanya RUU Cipta
Kerja, tetapi banyak produk UU lainnya
neutral - Ubedilah Badrun (pengajar Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta) Asalkan MK berpihak
kepada rakyat, maka MK dapat melihat kelemahan dalam substansi UU Cipta Kerja ini. Tetapi,
kalau berpihak pada oligarki juga, ya, ini akan menjadi kemunduran demokrasi kita yang luar
biasa
negative - Ubedilah Badrun (pengajar Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta) Mereka tidak lagi
mewakili rakyat, melainkan terjebak dalam kepentingan oligarki ekonomi yang melilit mereka
saat pemilu. Hal ini bisa dilihat dari kaitan antara biaya politik yang mahal dan lahirnya elite-elite
politik yang tidak bisa dilepaskan dari kelompok oligarki pemilik modal
negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar) Ya kalau nanti tidak
percaya, pada saat pemilu tidak dipilih. Sepanjang rakyatnya memilih pada Pemilu 2024, dia
akan masuk lagi di parlemen, kan, begitu. Yang menilai itu masyarakat
Ringkasan
Di tengah penolakan publik, beragam alasan dikemukakan oleh pemerintah ataupun DPR untuk
mempercepat pembahasan hingga memuluskan pengesahan RUU Cipta Kerja. Kini, setelah RUU
clisahkan. harapan publik bertumpu pada Mahkamah Konstitusi.
277
