Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 283
Judul Cacat Hukum, KRPI Tolak UU Cipta Kerja
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/peristiwa/908939/cacat-hukum-krpi-tolak UU-
cipta-kerja
Jurnalis Heri Firmansyah
Tanggal 2020-10-07 04:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Saepul Tavip (Sekertaris Jenderal DPP KRPI) Dari sisi formil, sejak diumumkan Presiden
tentang rencana pembuatan UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law, Pemerintah tidak
terbuka untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan RUU Cipta Kerja tersebut
negative - Saepul Tavip (Sekertaris Jenderal DPP KRPI) Pemerintah hanya melibatkan kalangan
pengusaha untuk membuat draft RUU Cipta Kerja ini, hingga diserahkan ke DPR
negative - Saepul Tavip (Sekertaris Jenderal DPP KRPI) Pasal 96 UU No. 12 tahun 2011
mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan suatu UU. Oleh
karenanya Pemerintah dan DPR harus melibatkan masyarakat dalam pembuatan UU Cipta Kerja
namun dalam pelaksanaannya masyarakat tidak dilibatkan
neutral - Saepul Tavip (Sekertaris Jenderal DPP KRPI) Sehingga terindikasi ada pihak yang
sengaja membelokkan poin-poin kesepakatan Panja
negative - Saepul Tavip (Sekertaris Jenderal DPP KRPI) Sehingga seluruh ketentuan material UU
Cipta Kerja merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional rakyat pekerja/buruh
dan keluarganya
positive - Saepul Tavip (Sekertaris Jenderal DPP KRPI) KRPI pun berharap seluruh komponen
gerakan Serikat Pekerja di Indonesia untuk bahu membahu, kompak menolak UU Cipta Kerja
yang sangat merugikan rakyat pekerja ini dengan tetap menjaga keselamatan pekerja dari
bahaya Covid-19
Ringkasan
Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) menilai Undang Undang
Cipta Kerja cacat secara formil dan cacat materiil. Sekertaris Jenderal DPP KRPI, Saepul Tavip
menyatakan, sejak awal rencana pembuatan UU Cipta Kerja hingga disahkan, UU ini memang
penuh kontroversi di tengah masyarakat.
CACAT HUKUM, KRPI TOLAK UU CIPTA KERJA
282
