Page 290 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

minta UMSK harus tetap ada karena tidak semua sektor industri sama kemampuannya. Jangan
disamaratakan.
Buruh juga menolak perihal pesangon yang di UU Cipta Kerja hanya diberikan 25 kali upah
bulanan, dibagi menjadi 19 bulan tanggung jawab pemberi kerja dan 6 bulan dibayar BPJS
Ketenagakerjaan. Mereka tetap meminta pesangon dibayarkan sebanyak 32 bulan upah.

Sistem outsourcing yang tadinya hanya untuk lima jenis pekerjaan, di UU Cipta Kerja yang baru,
jenis pekerjaan yang bisa dioutsourcing menjadi tanpa batas. Selain itu, UU baru ini
membolehkan outsourcing seumur hidup. Dengan menjadi karyawan outsourcing, jaminan
pensiun dan kesehatan bagi mereka akan hilang.

Yang tidak kalah penting, di Pasal 79 Ayat (2) huruf (b) mengatur; pekerja wajib diberikan waktu
istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu pekan. Selain itu, Pasal 79 juga
menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang dua bulan bagi pekerja yang
telah bekerja selama enam tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja enam
tahun. Pasal 79 Ayat (3) hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja
setelah pekerja/buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.

Pasal 79 Ayat (4) menyatakan, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kemudian, Pasal 79 Ayat (5) menyebutkan
perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Berbeda dengan buruh, sebagian besar pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) yakin UU Cipta Kerja merupakan jawaban terhadap terus bertambahnya
angkatan kerja di Tanah Air. Saat ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau bekerja
paruh waktu. Dengan banyaknya investasi yang masuk, lapangan pekerjaan akan terbuka luas.

Buruh dan pengusaha memang sering kali berada dalam posisi berlawanan. Menghadapi UU
Cipta Kerja yang baru diketok di DPR tersebut, sebaiknya kedua pihak tidak menanggapi secara
berlebihan. Pelajari dulu secara mendalam, baru kemudian bersikap.

Ada baiknya UU Cipta Kerja tersebut kita terima dulu, kemudian dievaluasi. Toh, RUU sudah
disahkan menjadi UU. Mari kita monitor sisi positifnya sambil kita evaluasi sisi negatifnya.
Buruh tidak perlu buru-buru demonstrasi apalagi sampai mengerahkan masa hingga jutaan
orang. Ingat, pandemi Covid-19 masih berlangsung dan hampir dipastikan tidak akan ada jaga
jarak, rawan melanggar PSBB. Apalagi sampai melakukan aksi yang lebih fatal,yaitu mogok kerja.
Pikirkan baik-baik untung-ruginya.

Pengusaha juga begitu, jangan terlalu euforia atau optimistis. Ingat, saat ini dunia dilanda resesi
akibat wabah Covid-19. Perdagangan antarnegara terhenti. Hampir semua lalu lintas ekspor-
impor terputus. Dan dampaknya diyakini tidak akan berakhir dalam waktu dekat.
UU Cipta Kerja sebaiknya kita terima dulu, kemudian dievaluasi. roh, RUU sudah disahkan
menjadi uu. Mari kita monitor sisi positifnya sambil kita evaluasi sisi negatifnya

289