Page 289 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 289
Judul UU Cipta Kerja
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-10-07 04:38:00
Ukuran 348x99mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 50.112.000
News Value Rp 150.336.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Setelah dikebut siang-malam, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya resmi disahkan
menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja bertujuan bisa meningkatkan efisiensi birokrasi dan
investasi sehingga tercipta banyak lapangan kerja. Dan diharapkan sebagai bekal Indonesia
keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle incorne trap).
Presiden Joko Widodo dalam sambutan pelantikannya sebagai Presiden, Oktober 2019 lalu, yakin
Indonesia punya potensi untuk dapat keluar dari middle income trap. Caranya, pemerintah harus
mampu menciptakan lapangan kerja serta peningkatan kualitas kerja. Di sisi lain, regulasi dalam
negeri yang selama ini menjadi penghambat masuknya investor asing juga harus dipangkas. UU
Cipta Kerja ini diharapkan mampu mewujudkan ambisi Presiden Joko Widodo.
UU CIPTA KERJA
Setelah dikebut siang-malam, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya resmi disahkan
menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja bertujuan bisa meningkatkan efisiensi birokrasi dan
investasi sehingga tercipta banyak lapangan kerja. Dan diharapkan sebagai bekal Indonesia
keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle incorne trap).
Presiden Joko Widodo dalam sambutan pelantikannya sebagai Presiden, Oktober 2019 lalu, yakin
Indonesia punya potensi untuk dapat keluar dari middle income trap. Caranya, pemerintah harus
mampu menciptakan lapangan kerja serta peningkatan kualitas kerja. Di sisi lain, regulasi dalam
negeri yang selama ini menjadi penghambat masuknya investor asing juga harus dipangkas. UU
Cipta Kerja ini diharapkan mampu mewujudkan ambisi Presiden Joko Widodo.
Pengesahan UU Cipta Kerja tentu mendapat sambutan beragam Buruh tentu sangat kecewa
dengan pengesahan tersebut Kekecewaan yang mereka luapkan dalam unjuk rasa ke Gedung
DPR/ MPR juga tidak kesampaian. Aparat keamanan mengadang mereka dengan alasan demo
tersebut rawan melanggar peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sejak awal pembahasan, beberapa elemen organisasi buruh menolak tegas RUU Cipta Kerja.
Mereka menilai posisinya makin lemah dibanding pengusaha. Beberapa pasal yang dinilai
melemahkan buruh contohnya soal Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK). Mereka
288
