Page 315 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Elly berharap pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) atas UU Cipta Kerja ini. Jika tidak, ia mengancam KSBI akan mengajukan uji materi ke
Mahkamah Konstitusi (MK).

Siapkan aturan turunan

Meski masih memunculkan pro dan kontra pemerintah tetap menyiapkan aturan turunan dalam
klaster ketenagakerjaan ini. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnker) Anwar Sanusi mengatakan, Kemnaker saat ini tengah menyiapkan sejumlah aturan
turunan atau aturan pelaksana klaster ketenagakerjaan.

Pemerintah menargetkan aturan turunan UU Cipta Kerja bidang ketenagakerjaan ini diharapkan
akan rampung tahun ini. "Kami ingin poin-poin yang harus diatur di Peraturan Pemerintah (PP)
segera bisa kami keluarkan. Mudah-mudahan di tahun ini sudah bisa kami keluarkan seluruhnya,"
kata Anwar kepada KONTAN, Senin (5/10).

Anwar berharap, kehadiran UU Cipta Kerja ini semakin memberikan situasi yang kondusif
terutama untuk dunia ketenagakerjaan dan iklim investasi di Indonesia. Dia berharap aturan ini
betul-betul bisa diimplementasikan dengan baik, menjamin hak-hak pekerja tidak terkurangi dan
mendorong daya saing nasional semakin tinggi.

"Apalagi dalam situasi yang sangat susah seperti saat ini, kita harus menjalankan berbagai upaya
dan usaha untuk mendorong lahirnya pengusa-ha-pengusaha baru yang akan mendorong
penciptaan lapangan pekerjaan baru serta menyerap tenaga pekerja," tandas dia.

Sebagai catatan, sejumlah peraturan pelaksana klaster ketenagakerjaan yang dibutuhkan antara
lain PP Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan, PP tentang PHK. Juga PP tentang
tenaga kerja asing, PP hubungan kerja dan waktu kerja, dan PP Pengupahan.

Topik Ketenagakerjaan UU Omnibus Law (Cipta Kerja)

Pasal 79 Ayat 2.d UUK menyatakan: Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan
dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi
pekerja/buruh yang telan bekeria selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada
perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat
tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa
kerja 6 (enam) tahun.

Cuti wajib diberikan kepada pekerja/buruh yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah
pekerja/ buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
Cuti tahunan dan selain waktu istirahat perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang
yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

314