Page 313 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 313
negative - Elly Rosita Silaban (Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI))
Mengenai pegawai kontrak juga kami perjuangkan agar kembali ke peraturan lama. Namun
ternyata tidak. Kemudian ketentuan outsourcing kami minta hanya pada sektor tertentu, tapi
ternyata dibuka seluas-luasnya hanya aspek perlindungannya yang ditambahi
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan) Kami ingin
poin-poin yang harus diatur di Peraturan Pemerintah (PP) segera bisa kami keluarkan. Mudah-
mudahan di tahun ini sudah bisa kami keluarkan seluruhnya
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan) Apalagi
dalam situasi yang sangat susah seperti saat ini, kita harus menjalankan berbagai upaya dan
usaha untuk mendorong lahirnya pengusa-ha-pengusaha baru yang akan mendorong penciptaan
lapangan pekerjaan baru serta menyerap tenaga pekerja
Ringkasan
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang dilakukan pada Senin (5/10)
bakal mengubah wajah sistem perburuhan nasional ke depan. Setidaknya hal ini dapat tercermin
dalam perubahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dalam klaster ketenagakerjaan (lihat tabel).
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga (Unair) Hadi Subhan menilai, hubungan
industrial di Tanah Air pasca pengesahan UU Cipta Kerja bakal memburuk. Menurut dia aturan
berat sebelah dengan pro ke pengusaha dengan dalih menggaet investasi malah berpotensi
menurunkan produktivitas kalangan pekerja.
OMNIBUS LAW BUKAN OBAT AJAIB
Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang dilakukan pada Senin (5/10)
bakal mengubah wajah sistem perburuhan nasional ke depan. Setidaknya hal ini dapat tercermin
dalam perubahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dalam klaster ketenagakerjaan (lihat tabel).
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga (Unair) Hadi Subhan menilai, hubungan
industrial di Tanah Air pasca pengesahan UU Cipta Kerja bakal memburuk. Menurut dia aturan
berat sebelah dengan pro ke pengusaha dengan dalih menggaet investasi malah berpotensi
menurunkan produktivitas kalangan pekerja.
Dia menggunakan istilah "you pay peanul, you gel monkey". Bila pengusaha membayar pekerja
iebih murah, maka jangan berharap produktivitas akan naik. "Saya kira buruh akan bekerja
seadanya dan ini malah kontraproduktif dari yang diharapkan," ujar dia saat dihubungi KONTAN,
Selasa (6/10).
Hadi menyatakan, mimpi menggaet investasi dengan merombak regulasi sebenarnya tak efektif.
Dia menandaskan, berdasarkan 16 indikator utama penghambat investasi dari World Economic
Forum (WEF), pembenahan regulasi t enaga kerja justru hanya ada di urutan 13 yang artinya
tidak terlalu krusial.
"Yang utama adalah pemberantasan korupsi, pembenahan birokrasi, dan kemudahan akses ke
pembiayaan sebagai tiga indikator yang harus dibenahi bila ingin meyakinkan investor," tandas
Hadi.
Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad
mengatakan, UU Cipta Kerja belum bisa langsung efektif menarik investasi dalam jangka pendek.
Masih ada persoalan lain yang harus diselesaikan yang berkaitan dengan daya tarik investasi.
312
