Page 308 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 308
mematuhinya. Kalau besarannya diturunkan, harus dipatuhi aturan teknisnya sehingga kedua
belah pihak sama-sama diuntungkan.
Ringkasan
Skema baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan menjadi isu kontroversial dalam UU Cipta Kerja.
Mekanisme asuransi bagi korban pemutusan hubungan kerja ini dinilai akan membahayakan
daya beli pekerja sekaligus keuangan negara.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) termaktub dalam UU Cipta Kerja Pasal 46A - E. Skema ini
menyempurnakan sistem pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) maksimal 32 kali upah
yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, sebagaimana diatur UU No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 156.
NASIB KORBAN PHK DIPERTARUHKAN
Skema baru Jaminan Kehilangan Pekerjaan menjadi isu kontroversial dalam UU Cipta Kerja.
Mekanisme asuransi bagi korban pemutusan hubungan kerja ini dinilai akan membahayakan
daya beli pekerja sekaligus keuangan negara.
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) termaktub dalam UU Cipta Kerja Pasal 46A - E. Skema ini
menyempurnakan sistem pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) maksimal 32 kali upah
yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan, sebagaimana diatur UU No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 156.
Dalam skema baru, pesangon PHK ditetapkan maksimal 19 kali upah yang ditanggung
perusahaan ditambah dengan JKP 6 kali upah yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah.
Dengan demikian, korban PHK berpeluang memperoleh maksimal 25 kali upah.
Pada prinsipnya, JKP dibuat dengan tujuan mengatasi malpraktik pembagian pesangon yang
kerap tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan sebelumnya. Data sensus Badan Pusat
Statistik (BPS) 2018 mencatat, hanya 7% pekerja yang menerima pesangon sesuai UU
Ketenagakerjaan.
Jika ditilik dari Pasal 46D UU Ciptaker klaster ketenagakerjaan, manfaat JKP diberikan dalam
bentuk uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Di Pasal 46E juga disebutkan pendanaan JKP bersumber dari modal awal pemerintah,
rekomposisi iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan/atau dana operasional BPJS Ketenagakerjaan.
Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) sekaligus Koordinator BPJS Watch Timboel
Siregar menyebut tiga skema sumber pendanaan JKP inilah yang berpotensi menjadi masalah.
Tidak hanya bagi keuangan negara, tetapi juga terhadap manfaat yang akan diterima pekerja
korban PHK.
“Skema pertama menggunakan modal awal pemerintah. JKP diniatkan dengan modal awal Rp6
triliun. Kemungkinan besar realisasinya hanya kisaran Rp500 miliar karena Indonesia juga butuh
dana pemerintah untuk bertahan dari resesi,” jelasnya, Selasa (6/10).
Kedua, rekomposisi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan skema ini, Timboel menilai akan ada
sebagian pos anggaran manfaat BPJamsostek yang direalokasikan untuk JKP. Kemungkinan
realokasi akan menggunakan dana dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) atau Jaminan Kematian
(JKm).
307
