Page 303 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 303
Judul Sengkarut Perburuhan di UU Cipta Kerja
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg15
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-10-07 04:25:00
Ukuran 333x252mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 70.762.500
News Value Rp 212.287.500
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna yang digelar
Senin (5/10).
Selain dua fraksi di parlemen, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai
Demokrat, gelombang penolakan juga dilakukan berbagai konfederasi dan serikat buruh. Mereka
melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk penolakan UU Cipta Kerja ini. Setidaknya, akan ada
32 federasi dan konfederasi buruh di Indonesia yang melakukan aksi ini dan mengklaimnya
sebagai mogok nasional.
SENGKARUT PERBURUHAN DI UU CIPTA KERJA
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah akhirnya menyepakati Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna yang digelar
Senin (5/10).
Selain dua fraksi di parlemen, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai
Demokrat, gelombang penolakan juga dilakukan berbagai konfederasi dan serikat buruh. Mereka
melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk penolakan UU Cipta Kerja ini. Setidaknya, akan ada
32 federasi dan konfederasi buruh di Indonesia yang melakukan aksi ini dan mengklaimnya
sebagai mogok nasional.
Setidaknya ada 10 isu yang diusung oleh kaum buruh dalam menolak RUU Omnibus Law Cipta
Kerja klaster ketenagakerjaan. Kesepuluh isu tersebut berkaitan dengan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK), sanksi pidana bagi pengusaha, Tenaga Kerja Asing (TKA), Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). Juga terkait
pesangon, karyawan konlrak seumur hidup, outsourcing seumur hidup, waktu kerja, cuti dan
hak upah atas cuti, serta jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi pekerja konlrak
outsourcing.
Selain itu, sebetulnya tuntutan buruh lazimnya tak lepas dengan dua persoalan, Pertama, soal
keinginan dihapuskannya sistem outsouiving dan Kedua, persoalan kenaikan Upah Minimum.
302
