Page 301 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 301
Satu unit mobil milik Polrestabes Bandung dirusak. Perusakan terjadi di Jalan Trunojoyo, lebih
kurang 200 meter dari Gedung DPRD Jabar. Aksi ini viral di media sosial.
Kepala Polrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya mengatakan, polisi menangkap
setidaknya 10 orang. "Bukan mahasiswa, karena mahasiswa membubarkan diri pukul 18.00. Ini
massa lain memprovokasi petugas," ujarnya.
Di Karawang, penolakan tersebar di beberapa titik. Salah satunya di depan kantor bupati
Karawang yang dimulai sekitar pukul 14.00. Sebagian di depan perusahaan masing-masing.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Karawang Ferri Nuzarli menyampaikan, aksi melibatkan
setidaknya 200.000 buruh dalam Koalisi Buruh Pangkal Perjuangan di Karawang. Beberapa
perusahaan tak beroperasi dan mengizinkan pekerja untuk melakukan aksi.
Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2017, sebanyak 10.099 perusahaan
berlokasi di Jabar. Industri besar dan sedang menyerap 2.268.064 pekerja.
Kemarin, aksi juga muncul di Sidoaijo, Jawa Timur, diikuti ribuan pekerja dan long march menuju
Alun-alun Sidoarjo. Aksi juga berlangsung di Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Balikpapan,
Kalimantan Timur; dan Manado, Sulawesi Utara.
Koordinator Lapangan Aksi Buruh Sidoaijo dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)
Choirul Anam mengatakan, sikap pekerja terhadap UU Cipta Kerja ialah menolak seluruhnya.
Alasannya, UU itu tidak hanya berdampak buruk kepada kluster pekerja, tetapi juga berdampak
negatif pada penyelamatan lingkungan.
Fokus penolakan
Beberapa poin dalam UU Cipta Kerja yang merugikan buruh adalah tidak ada batas kontrak kerja
yang membuat buruh dikontrak selamanya alias tidak pernah jadi pekerja tetap. Dalam UU
sebelumnya, kontrak dibatasi 3 tahun.
Lalu, penyamarataan upah minimum sektoral jadi upah minimum provinsi yang akan berdampak
pada kesejahteraan keluarga pekerja. Sebab, biaya hidup di tiap daerah berbeda. Disorot juga
penghapusan cuti, PHK tanpa peringatan beijen-jang, dan perizinan tenaga kerja asing yang
dipermudah.
Di sisi lain, pesangon juga dikurangi dari 32 kali gaji menjadi 25 kali gaji. Rinciannya, perusahaan
membayar 16 kali upah dan negara menanggung 9 kali upah dengan skema JKP.
Ratusan pekerja di Sidoarjo meminta DPRD dan Pemkab Sidoarjo menandatangani kesepakatan
dukungan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Wakil rakyat dan pemkab diminta menyampaikan
aspirasi pekerja kepada pemerintah dan wakil rakyat di tingkat pusat.
Di Manado, Ketua Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI)
Sulut Lucky Sanger mengatakan, buruh dalam organisasinya tak menggelar aksi. Para
koordinator wilayah KSBSI Sulut akan menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sulut, Rabu (7/10).
Cara yang bisa ditempuh mengajukan uji materi UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Hal
sama ditempuh buruh dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kota Tegal, Jateng.
Pengajar Sosiologi Hukum di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Pancasakti
Tegal, Eddhie Praptono, menyebut, pengesahan UU Cipta Kerja mengabaikan aspirasi sejumlah
pihak. Para buruh bisa memperjuangkan hak-haknya melalui uji materi.
(MEL/RTG/NI K/C I P/O KA/ XTI/IDO)
300
