Page 297 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

“Sadis ya. Paripurna jam 13.30 WIB, baru dikirim jam 14.00 WIB,” katanya sembari membagikan
salinan surat Sekretariat DPR terkait dengan permintaan nama juru bicara fraksi pada rapat
paripurna 5 Oktober.

Salinan surat pertama yang dibagikan adalah permintaan juru bicara fraksi untuk memberikan
pendapat terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Praktik Psikologi.

Dalam salinan surat pertama itu, jadwal rapat paripurna akan digelar pada Senin (5/10) pukul
13.30 WIB. Masing-masing fraksi sudah harus menyerahkan daftar juru bicara pukul 12.30 WIB.

Berselang 1 jam, salinan surat kedua dibagikan staf fraksi itu. Kali ini berupa undangan rapat
paripurna DPR.

Ada tujuh mata acara dalam agenda undangan rapat paripurna itu. Selain pendapat fraksi soal
RUU Praktik Psikologi, ada pula pertimbangan DPR untuk memberikan kewarganegaraan kepada
empat orang calon warga negara Indonesia (WNI).

Agenda lain berupa laporan Komisi VIII tentang pertimbangan calon anggota Badan Amil Zakat
Nasional dari unsur masyarakat dan selanjutnya pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja.

Dalam agenda undangan, rapat yang sedianya dimulai pada pukul 13.30 Wib, baru bisa
diselenggarakan pukul 15.00 Wib.

Jika merujuk pada pengantar surat, keputusan rapat paripurna Senin lalu itu memang diambil
secara mendadak.

Rapat paripurna mengacu pada perubahan ketiga acara rapat DPR masa persidangan I tahun
sidang 2020 - 2021 yang diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah
(Bamus) DPR pada hari yang sama.

Kalau dalam 2 bulan terakhir rapat paripurna digelar setiap 2 pekan sekali pada Selasa,
keputusan menggelar rapat pada Senin memang di luar kebiasaan. Kendati, sejak periode
sebelumnya, rapat paripurna bisa digelar sewaktu-waktu apabila dirasa mendesak.

Rapat paripurna DPR pada Senin tentu juga bukan tanpa pertimbangan. DPR pasti sudah
mendengar penolakan kuat dari sejumlah kelompok pekerja dan buruh atas rencana pengesahan
RUU Cipta Kerja.
Apalagi, buruh dan pekerja menyerukan untuk menggelar aksi mogok kerja nasional dan aksi
turun jalan pada 6 - 8 Oktober 2020.

Menghindari potensi itu di tengah pandemi Covid-19, DPR memilih menggelar agenda pada Senin
dan menetapkan masa reses 6 Oktober - 8 November 2020.

Di arena gedung Nusantara II tempat digelarnya sidang paripurna, hujan interupsi dan saling
adu pendapat memang hanya muncul di mata acara pengesahan RUU Cipta Kerja.

Partai Demokrat menjadi fraksi yang ngotot agar RUU itu ditunda pengesahannya. Bahkan, partai
yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono itu mengusulkan dilakukan pemungutan suara atau
voting pengesahan RUU Cipta Kerja itu.
Mencermati dinamika yang terjadi, Partai Demokrat memilih keluar dari forum sidang (walk out)
sesaat sebelum wakil pemerintah menyampaikan pandangan.

Selain Demokrat, partai lain yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja adalah Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera. Adapun Partai Amanat Nasional menerima dengan catatan.

296