Page 304 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Dua tuntutan mendasar ini bisa dipahami, mengingat buruh bagaimanapun memegang peranan
kunci dalam sebuah industri. Bahkan sejak ribuan tahun silam, regulasi dan sirkulasi ekonomi
jelas tak akan bisa berjalan tanpa ada peranan buruh. Untuk itu, sudah sepatutnya para
penguasa ekonomi harus memenuhi hak-hak dasar mereka.

Dalam sistem outsourcing, misalnya, yang mulai marak sejak 2004, mengaburkan hubungan
majikan dengan buruh, sehingga menyulitkan pemenuhan hak-hak dasar buruh yang telah diatur
oleh undang-undang perburuhan di Indonesia. Buruh dipaksa bekerja keras tanpa jam kerja
yang terukur dan bersaing dengan sesama buruh menghindari pemecatan mendadak.

Para penentu kebijakan dalam industri nasional di seluruh Indonesia hendaknya sudah
memahami hak-hak dasar sistem perburuhan, sehingga di masa depan

tak ada lagi demonstrasi buruh dalam skala yang cukup masif. Karena selama ini, ada regulasi
yang salah, yaitu tenaga buruh ditekan sedemikian rupa, sebaliknya kesejahteraan mereka
cenderung ditelantarkan.
Industri nasional dianggap masih kerap menerapkan sistem kapitalisme sebagai instrumen yang
hanya menyengsarakan rakyat dan menindas buruh. Padahal kebangkrutan sistem kapitalisme
saat ini dibuktikan oleh krisis ekonomi yang melanda dunia dan buruh menjadi pihak yang sangat
tertekan akibat krisis itu. Ribuan buruh dipecat dengan alasan efisiensi dan kebangkrutan
perusahaan.

Kebangkrutan perusahaan

Padahal buruh adalah elemen penting dalam jalannya industrialisasi yang merupakan agenda
sentral dalam pembangunan negara. Tetapi begitu banyak fakta yang menunjukkan betapa arti
penting buruh bagi industri berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraannya.

Bukan hanya masalah kesejahteraan secara ekonomi, lebih dari itu, buruh juga harus
menghadapi aksi represif dan pengekangan kebebasan berserikat oleh rezim yang berkuasa.
Masalah-masalah yang dihadapi buruh tentunya berbeda di setiap masa.

Masalah-masalah tersebut sangat bergantung pada struktur ekonomi politik global, yang baik
langsung ataupun t idak, akan sangat berpengaruh terhadap model pembangunan sebuah
negara Model pembangunan yang dianut tersebut akan berpengaruh terhadap metodologi yang
digunakan oleh sebuah negara dalam mengelola perekonomiannya, termasuk regulasi-regulasi
terhadap buruh.

Dalam konteks Indonesia pada saat orde baru dan setelahnya, model pembangunan nasional
akhirnya berubah. Berubah dari model pembangunan kapitalistik yang dipandu oleh negara
(state led-development) menuju ke model pembangunan yang mengedepankan kebebasan
individu dalam mekanisme pasar (market driven development) atau Fundamentalisme pasar
(Neolibet'alisme).
Salah satu dampak dari sistem model kedua atau mekanisme pasar adalah outsourcing (kerja
kontrak) yang kapan saja pemilik modal bisa memecat buruh. Semaraknya penggunaan sistem
kerja kontrak di berbagai negara tak bisa dilepaskan dari realitas persaingan ekonomi global,
yang menganggap peningkatan daya saing dan produktivitas hanya mungkin dicapai apabila ada
kebijakan penyesuaian terhadap pasar kerja yang lebih efisien dan murah.

Pikiran ini diterjemahkan kaum neoliberal sebagai sistem hubungan kerja yang memberikan
kemudahan melakukan perekrutan dan pemecatan. Sistem kerja kontrak telah jadi keniscayaan
ekonomi dunia.

303