Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

negative - Andi Nur Bau Massepe (Pengamat Ekonomi Unhas) nilainya. Dijelaskannyakalaulabor
cost Indonesia saat ini relatif mahal dan bahkan tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas.
Kalau saing jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Salah satunya biaya logistik
di Indonesia yang saat ini masih di atas 23 persen dari PDB. Sementara Vietnam hanya mencapai
20 persen dari PDB,Thailand 15persen, serta Jepang dan Singapura ma-sing-masing 8 persen.
Pemerintah ingin menata agar investasi tumbuh dengan baik

Ringkasan

Omnibus Law Cipta Kerja dinilai pro pemodal besar. Imbasnya bisa mengancam keberadaan
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dalam omnibus law cipta kerja atau dahulunya dikenal
Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) ada banyak pasal krusial. Selain ketentuan yang menghapus pasal
pemberian pesangon dalam Undang-UndangUUNomor 13 Tahun2003tentang Ketenagakerjaan,
juga pintu kepentingan asing. Khususnya dalam pasal 38, perubahan UU Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK).

UU CIPTAKER DI PUSARA KAPITALISME

JAKARTA, FAJAR Omnibus Law Cipta Kerja dinilai pro pemodal besar. Imbasnya bisa mengancam
keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Dalam omnibus law cipta kerja atau dahulunya dikenal Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) ada banyak
pasal krusial. Selain ketentuan yang menghapus pasal pemberian pesangon dalam Undang-
UndangUUNomor 13 Tahun2003tentang Ketenagakerjaan, juga pintu kepentingan asing.
Khususnya dalam pasal 38, perubahan UU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Negara bahkan memberikan fasilitas imigrasi dan keamanan bagi pendatang asing untuk masuk
ke Indonesia melalui KEK. "Undang-undang ini membuka ruang besar bagi pemodal besar.
Termasuk pemodal asing," kata anggota DPR RI, Aliyah Mustika Ilham.

Politikus Demokrat asal Sulsel ini, menilai undang-undang yang dipaksakan itu cenderung
kapitalistik dan neoliberalistik. "Kami nilai bertentangan dengan semangat Pancasila terkait
aturan penanaman modal. Atur anyangmemberi perlindungan UMKM dihapus," ungkapnya,
kepada FAJAR, Selasa, 6 Oktober.
Kata dia, sesuai Undang-Undang nomor 25 tahun 2007, pasal 12 ayat 1 tertera semua bidang
usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanamanmodal. Kecuali, bidang usaha atau jenis
usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.

Padahal, menurutnya, undang-undang penanaman modal sudah mengatur untuk memberi
perlindungan kepada UMKM dari para pemodal besar. "Ada frasa terbuka dengan persyaratan ini
dihilangkan dalam undang-undang ciptaker," tegasnya.

Praktis, kata dia, hal ini akan membuat ketidakpastian hukum dan terjadinya pasar bebas dalam
bidang usaha yang selama ini terbu-kadengan persyaratan bersifat kemitraan. "Juga,
dicadangkan untuk UMKM dan koperasi. Seperti sektor pertanian, kehutanan, pariwisata dan
ekonomi kreatif dan sebagainya," bebernya.

Ditambahkan, anggota DPR RI, Benny K Harman, undang-undang ciptaker ini lebih banyak
mengakomodasi kepentingan pebisnis. Sedangkan, kelompok rentan seperti nelayan, petani,
pekerja, UMKM, sama sekali tidak diperhatikan.

33