Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 31
APBN untuk program jaminan kehilangan pekerjaan. Bagian dari pesangon yang dulu
sepenuhnya ditanggung pengusaha. Keputusan ini disampaikan DPR dalam Undang-undang atau
UU Cipta Kerja. Omnibus law ini mengatur berbagai hal yang terangkum dalam 186 pasal 15
bab. Salah satu yang paling mendapat sorotan adalah mengenai hak pesangon bagi pekerja yang
terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK Berdasarkan undang-undang yang baru,
besaran pesangon diberikan paling banyak 25 kali upah.
"Skema pembayaran pesangon itu, 19 kali gaji oleh perusahaan dan enam kali dari pemerintah
melalui Jaminan Kehilangan Pekerj aan (JKP). Peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah
setiap orang yang telah membayar iuran," demikian dikutip dari pasal 82 yang mengatur
mengenai Jenis Program Jaminan Sosial.
Banyak Diakomodasi
PadaposisiiniMenteriKe-tenagakerj aan (Menaker) Ida Fauziyah menyadari bahwa terdapat pro
dan kontra terkait omnibus law UU Cipta Kerja. Hal itu dinilainya wajar dalam demokrasi. Dialog
dengan buruh terkait pembahasan RUU Cipta Kerja telah dilakukan sejak awal 2020 baik secara
formal melalui lembaga tripartit, maupun secara informal.
Menurutnya, banyak aspirasi buruh yang diakomodir dalam UU Cipta Kerja. Di antaranya, soal
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PWKT), outsourcing, hingga syarat PHK "Namun, jika teman-
teman ingin 100% diakomodir, itu tidak mungkin," jelasnya. (fin/abg)
30
