Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongie menyayangkan sikap buruh
yang berencana menggelar aksi.
Dia berpendapat UU Omnibus Law yang digarap oleh DPR dan pemerintah bertujuan untuk
menyejahterahkan buruh dan masyarakat.

"Menurut saya buruh itu belum mengerti maksud dari dimunculkannya omnibus law. Tidak
mungkinlah pemerintah mau menyengsarakan buruh, Apindo sendiri tidak mungkin eksis jika
tidak ada buruh. Buruh itu mitra kami," ujar Frans dalam keterangan yang diterima, Selasa
(6/10/2020).

Frans mengatakan, anggota DPR sudah mempertimbangkan secara matang sebelum
mengesahkan UU Omnibus Law tersebut.

"Mereka yang jadi anggota DPR itu kan bukan orang bodoh. Mereka itu pintar pintar mewakili
rakyat. Jadi kami itu heran kenapa pada mau mogok nasional menolak UU (Omnibus Law) Cipta
Kerja," katanya.

Menurutnya, UU tersebut sudah lama dinanti dan diperjuangkan oleh para pengusaha. Hal itu
bertujuan untuk kemudahan berinvestasi, perizinan, dan perdagangan. "Selama ini aturannya
terlalu banyak, saling tumpang tindih. Harus memberikan laporan ini itu. Ini sangat tidak efisien
untuk dunia usaha," jelasnya.

Frans menyatakan, sejak pekan lalu pihaknya sudah memberikan surat ke Apindo di masing-
masing kabupaten/kota dan semua perusahaan.

Surat itu berisi agar Apindo dan perusahaan memberikan pemahaman kepada buruh agar tak
menggelar aksi. "Di undang-undang itu tidak ada mogok nasional. Kalau buruh gelar aksi, itu
melanggar undang-undang dan itu ada sanksinya," ujarnya.
Frans merinci sanksi tersebut tergantung masing-masing perusahaan. "Bisa berupa sanksi ringan
yaitu surat peringatan satu sampai tiga. Bisa juga Pemutusan Hubungan Kerja. Itu paling
terberat," tegasnya.

Meski telah menetapkan sanksi berat, dia berharap aksi tersebut tidak terjadi. Karena dia
menyadari semasa pandemi ini merupakan masa sulit baik bagi buruh maupun pengusaha.

25