Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 28
PROF SIGIT MENILAI UU CIPTA KERJA BERBAHAYA
JAKARTA - Rapat Paripurna DPR RI pada hari Senin (5/10) mengesahkan Omnibus Law
Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi UU. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada Prof Sigit Riyanto menilai UU Cipta Kerja berbahaya karena pengelolaan sumber daya
negara diarahkan diolah secara ekstraktif.
"Paradigma undang-undang ini menunjukkan bahwa negara kita diarahkan pada pengelolaan
sumber daya ekstraktif," tutur Sigit Riyanto dalam konferensi pers daring, Selasa (6/10).
Sigit Riyanto melanjutkan, "Ini sangat berbahaya dan bertentangan dengan arus global bahwa
pengelolaan sumber daya negara itu diarahkan pada proses yang inovatif dan sangat
memperhatikan aspek lingkungan sebagai fundamental dari pengelolaan seluruh sumber daya
yang ada di negara."
Prof Sigit menilai UU Cipta Kerja itu menggunakan pendekatan liberal kapitalistik dalam
pengelolaan sumber daya negara sehingga tidak sesuai dengan konstitusi dan pandangan pendiri
bangsa. Menurutnya, UU itu pada saat yang sama justru mengesampingkan perlindungan
kepada warga negara sehingga makin termaginalisasi.
Penyusunan undang-undang, menurut Sigit Riyanto, semestinya tunduk pada kaidah dan cara
yang mengacu pada peraturan hukum yang baik, dapat dipertanggungjawabkan, dan visioner.
Namun, dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, lanjut dia, masukan dari akademisi, masyarakat
sipil, dan pemangku kepentingan justru diabaikan.
"Pembuatan undang-undang atau hukum yang sekarang kita hadapi ini adalah menunjukkan ada
masalah yang harus disikapi dan direspons dengan kritis dengan harapan kita bisa memperbaiki
seluruh kekurangan yang ada," kata dia.
Rapat Paripurna DPR RI pada hari Senin (5/10) menyetujui Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja menjadi undang-undang. Dalam rapat itu, sebanyak enam fraksi menyatakan setuju, satu
fraksi memberikan catatan, yakni Fraksi PAN. Dua fraksi menyatakan menolak persetujuan RUU
Cipta Kerja menjadi undang-undang, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.
(antara/jpnn) Video Terpopuler Hari ini:
27
