Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 25
Judul Gelar Aksi Mogok Nasional, Buruh di Jateng Terancam Di-PHK
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://regional.kompas.com/read/2020/10/07/07003801/gelar-aksi-
mogok-nasional-buruh-di-jateng-terancam-di-phk
Jurnalis Kontributor Semarang, Riska Farasonalia
Tanggal 2020-10-07 07:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Frans Kongie (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Menurut saya buruh itu belum
mengerti maksud dari dimunculkannya omnibus law. Tidak mungkinlah pemerintah mau
menyengsarakan buruh, Apindo sendiri tidak mungkin eksis jika tidak ada buruh. Buruh itu mitra
kami
negative - Frans Kongie (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Mereka yang jadi anggota DPR
itu kan bukan orang bodoh. Mereka itu pintar pintar mewakili rakyat. Jadi kami itu heran kenapa
pada mau mogok nasional menolak UU (Omnibus Law) Cipta Kerja
negative - Frans Kongie (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Selama ini aturannya terlalu
banyak, saling tumpang tindih. Harus memberikan laporan ini itu. Ini sangat tidak efisien untuk
dunia usaha
negative - Apindo (None) Di undang-undang itu tidak ada mogok nasional. Kalau buruh gelar
aksi, itu melanggar undang-undang dan itu ada sanksinya
negative - Frans Kongie (Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia) Bisa berupa sanksi ringan yaitu
surat peringatan satu sampai tiga. Bisa juga Pemutusan Hubungan Kerja. Itu paling terberat
Ringkasan
Kalangan pengusaha mewanti-wanti agar para buruh di Jawa Tengah tidak mengikuti aksi mogok
kerja nasional yang memprotes disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
GELAR AKSI MOGOK NASIONAL, BURUH DI JATENG TERANCAM DI-PHK
SEMARANG, - Kalangan pengusaha mewanti-wanti agar para buruh di Jawa Tengah tidak
mengikuti aksi mogok kerja nasional yang memprotes disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus
Law. Pasalnya, pengusaha tak segan menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam undang-
undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
24
