Page 366 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

dari beberapa negara di Kawasan ASEAN. Cipta Kerja mendorong reformasi regulasi dan
debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti, dengan
adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan penggunaan sistem
elektronik.

"UU Cipta Kerja mendorong agar Indonesia menjadi lebih kompetitif dan mampu menciptakan
lebih banyak lapangan kerja baru, dengan tetap memberikan perlindungan dan kemudahan bagi
UMKM dan Koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau buruh", iyar

Menko Airlangga.

UU Cipta Kerja ditiyukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat
kemudahan berusaha dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi
dan perizinan, dan pemberian fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, serta
ekosistem investasi yang kondusif.

Manfaat Langsung Cipta Kerja Bagi Masyarakat

UU Cipta Kerja memprioritaskan UMKM dan pekerja. Hal ini terlihat dari bentuk dukungannya
untuk UMKM dengan memberikan kemudahan dan kepastian dalam proses perizinan melalui OSS
(Online Single Submission), kemudahan dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI),
kemudahan dalam mendirikan Perusahaan Terbuka (PT) perseorangan, persyaratan prizinan
yang lebih mudah dan juga biaya yang murali,

sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM. Selain itu, UU Cipta Kerja juga
memberikan kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang,
dan koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha Syariah, serta dapat
memanfaatkan teknologi.

UU Cipta Kerja memberikan kepastian dalam percepatan proses sertifikasi halal,

terutama bagi pelaku UMK diberikan kemudahan dalam proses sertifikasi dan biaya yang
ditanggung pemerintah, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh
Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri.

Terhadap keterlaryuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat akan dapat
memiliki kepastian pemanfaatan atas keterlan-juran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk
lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan
hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah. Bagi para Nelayan, UU Cipta Kerja telah
mengatur penyederhanaan perizinan berusaha untuk kapal perikanan, yang dilakukan cukup
melalui satu pintu. Dari sisi perumahan, pemerintah akan memberikan percepatan pembangunan
rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola khusus oleh Badan
Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). Selain itu,

pemerintah juga mengatur percepatan Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah yang akan
dilakukan oleh Bank Tanah. UU Cipta Kerja juga memberikan manfaat perlindungan yang nyata
kepada pekerja, yang meliputi kepastian dalam pemberian pesangon, di mana dalam pemberian
pesangon, Pemerintah menerapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),

dengan tidak mengurangi pemberian manfaat jaminan lainnya, meliputi Jaminan Kecelakaan
Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun, serta tidak menambali beban
iuran dari pekerja atau pengusaha.

UU Cipta Kerja juga mengatur jam kerja yang khusus untuk pekerjaan tertentu, dengan
memperhatikan trend pekerjaan yang mengarah pada pemanfaatan teknologi digital, termasuk
untuk Industri 4.0 dan ekonomi digital. Sementara, persyaratan PHK tetap mengikuti persyaratan

365