Page 367 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. UU Cipta Kerja juga tidak menghilangkan hak cuti haid
dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Salah satu poin dalam UU Cipta
Kerja tersebut adalah membahas mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah
Minimum Sektoral. Menko Airlangga menegaskan, dalam UU Cipta Kerja, Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) tetap ada atau tidak dihapuskan. Tidak benar bahwa UMK dihapus. UM
terbagi atas UMP dan UMK. Sedangkan UMS tidak diatur lagi dengan tujuan penyederhanaan
struktur upah. Namun, perusahaan yang telah membayar UMS tidak boleh membayar upah di
bawah UMS tersebut setelah UU Cipta Kerja disahkan.
"Upah Minimum Provinsi (UMP) wjyib ditetapkan oleh Gubernur. Kenaikan Upah Minimum
dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah minimum yang akan diatur dalam
peraturan pemerintah", i^ar Menko Airlangga.

Sementara bagi pelaku usaha akan mendapat manfaat yang mencakup kemudahan dan
kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko
dan penerapan standar. Selain itu, pelakuusaha juga mendapatkan insentif dan kemudahan, baik
dalam bentuk insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam
rangka kemudahan berusaha. Cipta Kerja juga memberikan ruang kegiatan usaha yang lebih
luas, untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan
pemerintah. Selain itu, pelaku usaha juga mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang
cukup kuat dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, dimana
pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang
menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan) dikenakan
sanksi pidana

Adv.

366