Page 377 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 377
Judul Besaran Pesangon PHK Dipangkas dan Dibatasi
Nama Media Kontan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis abdul basith
Tanggal 2020-10-07 03:47:00
Ukuran 255x281mmk
Warna Warna
AD Value Rp 85.425.000
News Value Rp 854.250.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Salah satu poin kontroversial di Bagian Ketenagakerjaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah
ketentuan mengenai besaran pesangon dan penghargaan masa kerja bagi karyawan yang
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam beleid sapu jagat, uang pesangon dan penghargaan masa kerja dipatok maksimal
maksimal 25 kali upah. Jumlah tersebut terdiri dari 19 kali upah dibayar pengusaha dan 6 kali
upah sisanya dibayar pemerintah lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Aturan sebelumnya, total nilai
pesangon dan penghargaan masa kerja mencapai 32 kali upah terakhir (lihai label).
BESARAN PESANGON PHK DIPANGKAS DAN DIBATASI
Salah satu poin kontroversial di Bagian Ketenagakerjaan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja adalah
ketentuan mengenai besaran pesangon dan penghargaan masa kerja bagi karyawan yang
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dalam beleid sapu jagat, uang pesangon dan penghargaan masa kerja dipatok maksimal
maksimal 25 kali upah. Jumlah tersebut terdiri dari 19 kali upah dibayar pengusaha dan 6 kali
upah sisanya dibayar pemerintah lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Aturan sebelumnya, total nilai
pesangon dan penghargaan masa kerja mencapai 32 kali upah terakhir (lihai label).
Selain itu, Omnibus Law Cipta Kerja menetapkan batas maksimal dari uang pesangon. Dengan
kata lain, plafon tertinggi nilai pesangon dibatasi, dan dibolehkan untuk memberi pesangon di
bawah ketentuan tersebut. Sementara ketentuan sebelumnya dalam UU No 13/2003,
menetapkan batas minimal pesangon. Berbagai perubahan itulah yang menyulut protes,
terutama di kalangan serikat buruh.
Kemcnterian Ketenagakerjaan menyatakan, pemangkasan jumlah uang pesangon ini justru
untuk memberikan kepastian bagi pekerja yang terkena PHK. Selama ini banyak pesangon yang
tidak dibayarkan oleh pengusaha sesuai ketentuan yang berlaku. "Pertimbangan kami agar
376
