Page 416 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 416
"Aspirasi publik harus ditangkap sebagai arus popular constitusionalism untuk mematahkan
argumen angkuh otoritas negara dalam pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja," tutur
Ismail.
Menurut dia, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu merasa sungkan dengan DPR dan Presiden
yang telah memberikan jaminan masa jabatan panjang pada para hakim Konstitusi melalui UU
Mahkamah Konstitusi. "Jika RUU Omnibus Law berujung di MK maka ini adalah kesempatan bagi
MK untuk mengkoreksi tanpa beban atas kinerja legislasi terburuk sepanjang rezim Jokowi,"
pungkasnya.
(wib).
415
