Page 412 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 412
tidak ditentukan," kata Ketua Umum PP Indonesia Power PS Kuncoro dalam keterangan
tertulisnya, Selasa, 6 Oktober 2020.
Kuncoro menilai, UU Cipta Kerja berpotensi melanggar tafsir konstitusi, terutama dalam
Subklaster Ketenagalistrikan. Sebab, putusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 tidak digunakan
sebagai rujukan pada UU Cipta Kerja. "Hal ini akan berujung pada kenaikan tarif listrik ke
masyarakat," ujarnya.
Ancaman lainnya di sektor ketenagalistrikan adalah dihapuskannya peran DPR, yaitu hak dalam
konsultasi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN). Kuncoro mengatakan hal ini
menyalahi prinsip check and balance.
Selain itu, dihapusakannya hak konsultasi RUKN dapat mengakibatkan aspirasi dan peran
masyarakat tidak tersalurkan. Sehingga perencanaan-perancanaan ketenagalistrikan berpotensi
hanya untuk kepentingan dan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.
RUKN juga berpena penting dalam penentuan harga listrik karena terkait dengan jenis energi
primer yang digunakan pembangkit tenaga listrik. Campur tangan para wakil tangan dalam
kebijakan energi primer menjadi sangat penting dalam pembahasan RUKN. "Pada ujungnya tarif
listrik akan berdampak juga terhadap ekonomi masyarakat," ujarnya.
Ancaman berikutnya terkait masuknya Pasal 10 Ayat (2) tentang Unbundling sektor
pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan. Juga Pasal 11 Ayat (1) yang
memperbolehkan badan usaha swasta dalam penyediaan listrik.
Menurut Kuncoro, hal ini menyalahi keputusan MK Nomor 111/PUU-XIII/2015 bahwa ketentuan
Pasal 10 dan 11 tidak memiliki kekuatan hukum. Pertimbangan MK dalam putusan itu ialah Pasal
10 Ayat (2) dan Pasal 11 Ayat (1) menghilangkan fungsi kontrol negara dalam usaha penyediaan
listrik untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital masyarakat Indonesia, dan
hilangnya kedaulatan energi bagi negara.
"Karena itu, serikat pekerja di sektor ketenagalistrikan meminta omnibus law yang sudah
disahkan segera dibatalkan. Terlebih lagi, beleid ini ditolak oleh banyak elemen masyarakat,"
ujar Kuncoro.
411
