Page 409 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 409
Judul Omnibus Law Ciptaker: Swasta Bisa Bangun Industri Alutsista
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006143907-20-
554965/omnibus-law-ciptaker-swasta-bisa-bangun-industri-alutsista
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-07 01:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - None (None) Industri alat utama . merupakan badan usaha milik negara dan/ atau
badan usaha milik swasta yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemandu utama (lead
integrator) yang menghasilkan alutsista dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama,
komponen baku, dan bahan baku menjadi alat utama
Ringkasan
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR, Senin (5/10), turut
mengatur mengenai industri sektor pertahanan dan keamanan. Salah satunya soal pelibatan
swasta dalam pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista).
Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 74 UU Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan bahwa
beberapa ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diubah, salah
satunya Pasal 11.
OMNIBUS LAW CIPTAKER: SWASTA BISA BANGUN INDUSTRI ALUTSISTA
Jakarta - Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR, Senin (5/10),
turut mengatur mengenai industri sektor pertahanan dan keamanan. Salah satunya soal
pelibatan swasta dalam pengembangan alat utama sistem senjata (alutsista).
Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 74 UU Cipta Kerja. Pasal itu menyebutkan bahwa
beberapa ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diubah, salah
satunya Pasal 11.
"Industri alat utama merupakan badan usaha milik negara dan/ atau badan usaha milik swasta
yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemandu utama (lead integrator) yang menghasilkan
alutsista dan/atau mengintegrasikan semua komponen utama, komponen baku, dan bahan baku
menjadi alat utama," demikian bunyi pasal tersebut dalam draft UU Cipta Kerja yang baru
disahkan, sebagaimana dikutip CNNIndonesia.com, Selasa (6/10).
408
