Page 404 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 404
Judul Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Konvoi di Kawasan Industri Pulogadung
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://metro.tempo.co/read/1393595/tolak UU-cipta-kerja-buruh-
konvoi-di-kawasan-industri-pulogadung
Jurnalis M Yusuf Manurung
Tanggal 2020-10-07 01:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - None (None) Kawan-kawan, dengan disahkannya UU Cipta Kerja, kita semua menjadi
terancam
Ringkasan
Ratusan buruh melakukan konvoi menggunakan sepeda motor mengelilingi Kawasan Industri
Pulogadung untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Selasa, 6 Oktober 2020. Mereka
mengajak buruh lain yang ada di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) untuk turun ke
jalan.
TOLAK UU CIPTA KERJA, BURUH KONVOI DI KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG
Jakarta - Ratusan buruh melakukan konvoi menggunakan sepeda motor mengelilingi Kawasan
Industri Pulogadung untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Selasa, 6 Oktober 2020.
Mereka mengajak buruh lain yang ada di Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) untuk turun
ke jalan. "Kawan-kawan, dengan disahkannya UU Cipta Kerja, kita semua menjadi terancam,"
ujar seorang pengunjuk rasa dari atas mobil komando pada Selasa siang itu.
Konvoi sepeda motor ini diikuti oleh berbagai organisasi buruh seperti KASBI, KPBI, STKBM, dan
FSPMI. Sejumlah anggota polisi mengikuti kegiatan massa dari belakang. Sekitar satu jam
melakukan konvoi, demo buruh diarahkan polisi keluar ke Jalan Raya Bekasi. Sempat terjadi
ketegangan antara polisi dan buruh ketika diarahkan keluar dari kawasan objek vital nasional
tersebut. Namun, buruh akhirnya tetap keluar dan melanjutkan konvoi di Jalan Raya Bekasi
menuju Kawasan Berikat Nusantara atau KBN Cakung, Jakarta Timur.
DPR RI telah mengesahkan UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020.
Dalam rapat paripurna itu, sebanyak tujuh fraksi menyatakan setuju dan dua fraksi menolak RUU
itu ditetapkan menjadi undang-undang. Fraksi yang menolak ialah Fraksi Partai Keadilan
Sejahtera dan Fraksi Demokrat.
403
