Page 408 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

sekitar 2,5 juta per tahun. Belum termasuk yang terkena PHK sebanyak 3 juta dan ratusan ribu
yang dirumahkan. Ini menjadi tantangan yang harus kita atasi," kata Sarman di Jakarta, Selasa
(6/10).

Menurut Sarman, dunia usaha menyambut optimistis disahkannya UU Cipta Kerja karena
berbagai persoalan fundamental ekonomi, terutama setelah pandemi dapat diselesaikan
menyangkut kepastian perizinan usaha dan investasi, kepastian hukum, isu ketenagakerjaan,
pembinaan dan pemberdayaan UMKM dan lainnya.

Dengan sinergitas dan dukungan antara Pemerintah, dunia usaha serta Serikat Pekerja/Buruh,
persoalan kurangnya lapangan kerja diharapkan dapat selesai secara bertahap. "Termasuk
bagaimana kita mampu meningkatkan SDM tenaga kerja kita agar memiliki kompetensi dan
keahlian yang mumpuni sejalan dengan perkembangan teknologi yang ada sehingga lebih
kompetitif dan berdaya saing," kata dia.

Sarman menambahkan lewat UU Cipta Kerja, isu mengenai upah tidak lagi menjadi polemik,
berdasarkan tenaga kerja yang berkualitas, tentunya memiliki standar kesejahteraan yang
mumpuni.

Agar efektivitas Undang-Undang ini dapat segera diterapkan, Pemerintah diminta segera
menyusun peraturan turunan, baik berbentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri
(Permen) dan aturan pendukung lainnya. "Tentu dalam penyusunannya dapat melibatkan
stakeholder terkait lainnya, seperti klaster ketenagakerjaan dapat melibatkan unsur pengusaha
dan Serikat Pekerja/Buruh, sehingga berbagai aspirasi dapat diakomodasi dan aturan
turunannya," kata Sarman.

Sarman berharap Pemerintah dapat melakukan sosialisasi UU Cipta Kerja ke berbagai
kepentingan, mengingat banyaknya informasi yang beredar di media sosial, terkait draf UU
tersebut yang terkesan lebih berpihak pada pengusaha. Menurut dia, UU Cipta Kerja
mengakomodasi kepentingan bersama, termasuk masa depan pekerja/buruh sehingga memiliki
kesejahteraan yang lebih baik dengan peningkatan kompetensi.

407