Page 882 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 882

Judul               Pemprov Jabar Sarankan Buruh Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja,
                                    Jangan Demo
                Nama Media          jabar.tribunnews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://jabar.tribunnews.com/2020/10/06/pemprov-jabar-sarankan-
                                    buruh-ajukan-judicial-review-uu-cipta-kerja-jangan-demo
                Jurnalis            Muhamad Syarif Abdussalam
                Tanggal             2020-10-06 14:33:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat)
              Silahkan konsolidasi saja, ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kalau unjuk
              rasa izinnya tidak dikeluarkan oleh polisi. Undang-Undang juga sudah ditetapkan oleh DPR

              negative - Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat) Di
              Jabar ada serikat buruh yang mengajak mogok kerja dan unjuk rasa, ada yang menolak dan
              tidak ikut. Kami bersama Disnaker di daerah mengimbau jangan mogok dan unjuk rasa, karena
              risikonya besar

              negative - Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat)
              Kata Ibu Menaker, sebetulnya tuntuntan buruh sudah masuk diakomodir ke UU, walaupun kita
              belum menerima secara resmi. Poin seperti misalnya outsourcing dihilangkan itu kan tidak ada

              negative - Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat)
              Risiko pemecatan  dari perusahaan,  itu  bisa  jadi  masalah.  Kasihan  masyarakat,  mereka yang
              bukan pekerja bakal terkena dampak

              negative - Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat) Kita
              tidak punya kewenangan. Gubernur saja tidak mungkin menolak Undang-Undang. Jadi saran
              judicial review menurut kami bentuk win-win solution
              negative  -  Ridwan  Kamil  (Gubernur  Jawa  Barat)  UU  Cipta  Kerja  sudah  disahkan,  mari  kita
              monitor. Sisi positifnya juga mungkin ada, dampak-dampak yang negatifnya. Pada dasarnya kita
              harus jangan kaku, yang namanya hal seperti ini pasti ada dinamika. Responnya juga belum
              tentu berhasil, belum tentu gagal, tergantung situasi
              negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Saran saya, kita terima dulu, kemudian evaluasi,
              dalam  setahun  dua  tahun.  Apakah  pelaksanaannya  menyejahtarakan  semua  orang,
              mengaadilkan ekonomi. Kalau kurang, kita revisi, kita evaluasi. Kalau baik kita teruskan




                                                           881
   877   878   879   880   881   882   883   884   885   886   887