Page 887 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 887

Judul               Menaker: Susunan Klaster Ketenagakerjaan Telah Lewati Uji Materi di
                                    Mahkamah Konstitusi
                Nama Media          kompas.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://money.kompas.com/read/2020/10/06/143130326/menaker-
                                    susunan-klaster-ketenagakerjaan-telah-lewati-uji-materi-di-mahkamah
                Jurnalis            Ade Miranti Karunia
                Tanggal             2020-10-06 14:31:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Penyusunan  ketentuan  klaster
              ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Nomor
              13 Tahun 2003

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terdapat penegasan variabel dan formula
              dalam  penetapan  upah  minimum  berdasarkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  inflasi.  Selain  itu,
              ketentuan  mengenai  upah  minimum  kabupaten/kota  (UMK)  tetap  dipertahankan.  Dengan
              adanya  kejelasan  dalam  konsep  penetapan  upah  minimum  dimaksud,  maka  UU  Cipta  Kerja
              menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian dalam rangka memberikan jaminan
              sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK, RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai
              program  Jaminan  Kehilangan  Pekerjaan  (JKP)  yang  manfaatnya  berupa  uang  tunai,  akses
              informasi pasar kerja dan pelatihan kerja



              Ringkasan

              Buruh atau pekerja menuntut kepada pemerintah karena di dalam Omnibus Law Undang-Undang
              (UU)  Cipta  Kerja  yang  telah  disahkan  ini  ada  beberapa  hal  yang  dinilai  merugikan.    Seperti
              pekerja kontrak atau PKWT dikontrak seumur hidup, nasib outsourcing yang mendapatkan upah
              rendah, hak cuti, perusahaan mempekerjakan buruh secara eksploitatif dengan upah rendah,
              serta UMK dan UMSK yang dihapus.

              Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  pun  menegaskan  penyusunan  ketentuan  klaster
              ketenagakerjaan  telah  dipertimbangkan  melalui  hasil  putusan  Mahkamah  Konstitusi  atas  uji
              materi UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.






                                                           886
   882   883   884   885   886   887   888   889   890   891   892