Page 888 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

MENAKER: SUSUNAN KLASTER KETENAGAKERJAAN TELAH LEWATI UJI MATERI DI
MAHKAMAH KONSTITUSI
Buruh atau pekerja menuntut kepada pemerintah karena di dalam Omnibus Law Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja yang telah disahkan ini ada beberapa hal yang dinilai merugikan.

Seperti pekerja kontrak atau PKWT dikontrak seumur hidup, nasib outsourcing yang
mendapatkan upah rendah, hak cuti, perusahaan mempekerjakan buruh secara eksploitatif
dengan upah rendah, serta UMK dan UMSK yang dihapus.

Kendati telah disahkan, dapatkah pemerintah mengubah UU tersebut terutama pada klaster
ketenagakerjaan?

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun menegaskan penyusunan ketentuan klaster
ketenagakerjaan telah dipertimbangkan melalui hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji
materi UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

"Penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah
Konstitusi atas uji materi UU Nomor 13 Tahun 2003," ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa
(6/10/2020).

Lalu dijelaskan, UU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi
pekerja/buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. Di samping itu,
RUU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja/buruh
pada saat berakhirnya PKWT.

Dia kembali menjelaskan bahwa syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam
kegiatan alih daya (outsourcing) masih tetap dipertahankan.

Bahkan UU Cipta memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh
apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya. Hal ini sesuai dengan amanat putusan
Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011.

Mengenai ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat, lanjut Ida, tetap diatur seperti UU eksisting
(UU 13/2003) dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu
istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Hal ini menurutnya, untuk mengakomodir
tuntutan perlindungan pekerja/buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu
di era ekonomi digital saat ini yang berkembang secara dinamis.
Penjelasan lainnya dari Ida yaitu UU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah
bagi pekerja/buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan eksisting (UU 13/2003 dan PP
78/2015) dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.

Di dalam UU Cipta Kerja, menurut dia, juga memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh
serta meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil.

"Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, ketentuan mengenai upah minimum
kabupaten/kota (UMK) tetap dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan
upah minimum dimaksud, maka UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan
pembayaran upah minimum," ujarnya.

Menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menjelaskan mengenai pemutusan
hubungan kerja (PHK). UU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.

887