Page 893 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, kementerian/lembaga,
praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga lainnya organisasi buruh PBB (ILO).
Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini, klaim dia,
merupakan inti sari dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), rembuk tripartit
(pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi
ketenagakerjaan yang krusial.

"Bahkan pada saat RUU Cipta Kerja telah masuk dalam tahap pembahasan di DPR. Sesuai arahan
presiden pada tanggal 24 April 2020, pemerintah melakukan kembali pendalaman rumusan
klaster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha (APINDO) dengan perwakilan konfederasi
serikat pekerja/serikat buruh," kata Ida kepada awak media, Selasa, 6 Oktober 2020.

"Pemerintah menyadari bahwa dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja, terdapat perbedaan
pandangan pro-kontra. Perbedaan pandangan ini tentu saja merupakan hal yang wajar dalam
dinamika sosial dan demokrasi. Namun demikian, pada akhirnya pemerintah harus memutuskan
dan menyiapkan draf yang akan dibahas bersama DPR," ujar politikus PKB ini.

Di sisi lain, menurut Ida, proses pembahasan RUU Cipta Kerja di antara Pemerintah dan DPR
sudah berjalan secara transparan. Bahkan, kata Ida, untuk pertama kalinya pembahasan suatu
RUU dilakukan secara terbuka dan disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia.
Hal ini, ungkap Ida, dimaksudkan agar publik dapat mengawal proses pembahasan RUU Cipta
Kerja secara seksama.

"Kita telah menyaksikan bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR berjalan dinamis,
demokratis dan konstruktif. Pemerintah menerima banyak masukan dari Panja DPR sehingga
menghasilkan perubahan rumusan ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan," imbuh mantan
calon Wagub Jateng tersebut.

892