Page 896 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 896
Rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran hak pekerja itu disebut sebagai alasan pemerintah
memangkas nilai maksimal pesangon.
Kompas.com telah mencoba menghubungi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk
mengetahui data terbaru tingkat kepatuhan pembayaran pesangom, namun sampai berita ini
ditayangkan masih belum ada balasan.
Pada Februari lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat, 2019, dari total 536
persetujuan bersama PHK, hanya 147 persetujuan bersama yang membayarkan uang
kompensasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Atau sekitar 27 persen. Sedangkan sisanya sebanyak 384 persetujuan bersama atau sekitar 73
tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU 13 tahun 2003," ujar Ida,
dikutip Selasa (6/10/2020).
Berangkat dari data tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengubah nilai maksimal
pesangon. Sebab, pada saat bersamaan banyak calon investor menilai angka pesangon yang
dapat mencapai 32 kali upah jauh lebih tinggi dibanding negara lain.
895
