Page 900 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 900
"Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan intisari
dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), Rembuk Tripartit (pemerintah,
pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakerjaan
yang krusial," kata Ida dalam keterangannya, di Jakarta , Selasa (6/10).
Dia menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya telah melibatkan
partisipasi publik, baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh,
pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga
lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).
Bahkan pada saat RUU Cipta Kerja telah masuk dalam tahap pembahasan di DPR, sesuai arahan
presiden pada tanggal 24 April 2020, pemerintah melakukan kembali pendalaman rumusan
klaster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha (Apindo) dengan perwakilan Konfederasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
"Dalam pertemuan tersebut, pemerintah banyak menerima masukan dari serikat pekerja/serikat
buruh. Dengan proses yang telah dijalankan ini, pemerintah telah dengan seksama menyerap
berbagai aspirasi, khususnya dari unsur pekerja/buruh," ujarnya.
Terdapat Pro dan Kontra Kendati begitu, pemerintah menyadari dalam proses penyusunan RUU
Cipta Kerja, terdapat perbedaan pandangan pro-kontra. Perbedaan pandangan ini tentu saja
merupakan hal yang wajar dalam dinamika sosial dan demokrasi.
Namun demikian, pada akhirnya pemerintah harus memutuskan dan menyiapkan draf yang akan
dibahas bersama DPR. Di sisi lain, proses pembahasan RUU Cipta Kerja antara pemerintah dan
DPR berjalan secara transparan.
Kata Ida, ini untuk pertama kalinya pembahasan suatu RUU dilakukan secara terbuka dan
disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar publik dapat
mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja secara seksama.
"Kita telah menyaksikan bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR berjalan dinamis,
demokratis dan konstruktif. Pemerintah menerima banyak masukan dari Panja DPR sehingga
menghasilkan perubahan rumusan ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [idr] Terdapat Pro dan Kontra...
899
