Page 902 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

"Seperti yang sudah diketahui, RUU Cipta Kerja mengancam banyak sektor, mulai dari kebebasan
sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan lingkungan hidup," ujarnya.
Ia mengatakan, sebagai Rancangan Undang-Undang yang dibentuk dengan metode Omnibus
Law, RUU Cipta Kerja memuat banyak klaster dan sub-klaster isu pembahasan, yang di dalamnya
total ada lebih dari 81 (delapan puluh satu) Undang-Undang serta seribu lebih pasal di seluruh
undang-undang tersebut yang diubah.

Pdt. Penrad Siagian kemudian memaparkan persoalan mendasar dari Omnibus Law yang telah
disahkan oleh DPR RI tersebut. Berikut penjelasannya yang tercantum di petisi online tersebut:
Beberapa persoalan mendasar dalam RUU Cipta Kerja ini, antara lain:

1. Spionase dan ancaman kebebasan beragama-berkeyakinan, khususnya adanya wacana
pengawasan aliran kepercayaan oleh kepolisian. Ketentuan ini justru akan melanggengkan
stigma, penyingkiran, diskriminasi dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun
kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan dan menimbulkan kecurigaan antar sesama
warga negara.

2. Pemangkasan hak-hak buruh/pekerja. Nantinya pekerja/buruh akan diupah semurah mungkin
dengan penghitungan upah per jam dan dilegalkannya pembayaran upah di bawah standar
minimum di sebagian sektor ketenagakerjaan. Selain itu status dan kepastian kerja tidak jelas
lewat outsourcing dan kontrak kerja tanpa batasan waktu.

3. Potensi konflik agraria dan SDA/lingkungan hidup. Selama 5 tahun terakhir ada 1.298 kasus
kriminalisasi terhadap rakyat akibat mempertahankan hak atas tanah dan wilayah hidupnya.
Misalnya perubahan atas UU P3H (Pasal 82, 83 dan 84, yang ada di dalam pasal 38 UU Cipta
Kerja) soal ancaman pidana kepada orang-perorangan yang dituduh melakukan penebangan
pohon, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk
menebang, memotong dan membelah pohon tanpa perizinan dari pejabat yang berwenang di
kawasan hutan.

4. Pemangkasan ruang penghidupan kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat atas nama
kepentingan pembangunan dan ekonomi. Aturan ini akan memberikan kemudahan bagi
korporasi dan pemerintah untuk merampas tanah dan sumber daya alam yang dikuasai
masyarakat, baik kelompok miskin kota, masyarakat adat, petani, dan nelayan. Akibatnya,
kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat berpotensi tak memiliki ruang penghidupan yang
bebas dan berdaulat untuk menopang kehidupannya.

5. Kekuasaan birokratis yang terpusat berlawanan dengan semangat desentralisasi/otonomi
daerah pasca 1998. RUU Cipta Kerja akan menarik kewenangan pemerintah provinsi dalam
mengelola mineral dan batubara, termasuk kewenangan penerbitan peraturan daerah dan
penerbitan izin.

Kami selaku para pemuka agama menyadari bahwa ruh kehadiran agama dan kepercayaan bagi
dunia adalah berdiri bagi kemaslahatan seluruh umat manusia dan alam-lingkungan, karena
itulah sejatinya fitrah panggilan bagi agama dan kepercayaan hadir ke tengah-tengah dunia.

Karena itu kami meminta DPR RI untuk membatalkan Omnibus Law dan kembali membuka ruang
partisipasi publik yang demokratis.

Omnibus Law adalah ancaman untuk kita semua. Ancaman untuk demokrasi Indonesia. Kami
bersuara dengan petisi ini, untuk mengajak teman-teman menyuarakan keadilan.

5 Oktober 2020 Salam, PARA PEMUKA AGAMA se-INDONESIA Inisiator: 1. Prof. Busryo
Muqodas 2. Pdt. DR. Merry Kolimon 3. Ulil Absar Abdalla 4. Engkus Ruswana 5. Roy Murtadho
6. Pdt. Penrad Sagian(agt/fay).
901