Page 901 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 901
Judul Muncul Petisi Online Pemuka Agama Tolak Omnibus Law
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://inet.detik.com/cyberlife/5201858/muncul-petisi-online-pemuka-
agama-tolak-omnibus-law
Jurnalis Agus Tri Haryanto
Tanggal 2020-10-06 13:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Penrad Siagian (None) Seperti yang sudah diketahui, RUU Cipta Kerja mengancam
banyak sektor, mulai dari kebebasan sipil, keadilan sosial, ekonomi, budaya dan keberlanjutan
lingkungan hidup
Ringkasan
DPR telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Keputusan pengesahan Omnibus Law
Cipta Kerja memicu penolakan, salah satunya datang dari pemuka agama Indonesia. Dalam
sebuah petisi online yang ada di Change.org , para pemuka agama Indonesia ini menyuarakan
penolakan terhadap Omnibus Law yang dinilai kontroversial. Berdasarkan pengamatan
detikINET hari ini, Selasa (6/10/2020) petisi itu berjudul "Maklumat Pemuka Agama Indonesia:
Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik" dan telah mencapai 553 ribu tandatangan
dari target satu juta tandatangan.
MUNCUL PETISI ONLINE PEMUKA AGAMA TOLAK OMNIBUS LAW
DPR telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Keputusan pengesahan Omnibus Law
Cipta Kerja memicu penolakan, salah satunya datang dari pemuka agama Indonesia.
Dalam sebuah petisi online yang ada di Change.org , para pemuka agama Indonesia ini
menyuarakan penolakan terhadap Omnibus Law yang dinilai kontroversial. Berdasarkan
pengamatan detikINET hari ini, Selasa (6/10/2020) petisi itu berjudul "Maklumat Pemuka Agama
Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik" dan telah mencapai 553 ribu
tandatangan dari target satu juta tandatangan.
Petisi yang digagas oleh Pdt. Penrad Siagian muncul di Change.org sejak Senin (5/10). Selain
Pdt. Penrad Siagian, petisi ini juga diinsiasi oleh Prof Busryo Muqodas, Pdt. DR. Merry Kolimon,
Ulil Absar Abdalla, Engkus Ruswana, dan Roy Murtadho.
Dalam petisinya itu, Pdt. Penrad Siagian kaget bahwa pengesahan Omnibus Law dipercepat
dari semula akan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2020.
900
