Page 898 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 898
"Aksi kami ini juga dapat dukungan internasional, KSPI ini anggota tetap daripada International
Trade Union Confederation (ITUC), konfederasi dunia yang ada di 157 negara," ungkap Said
kepada detikcom, Selasa (6/10/2020).
Said mengatakan serikat pekerja di banyak negara bakal melakukan aksi protes ke Kedutaan
Besar Indonesia. Mereka akan menyuarakan penolakan soal disahkannya UU Cipta Kerja yang
disebut melemahkan pekerja.
Baca juga:
Muncul Petisi Online Pemuka Agama Tolak Omnibus Law
"Saya mendengar dan sudah ada suratnya, mereka menyatakan mau lakukan aksi di Kedutaan
Besar Indonesia di negara lain tolak Omnibus Law di Indonesia. Itu bentuk solidaritas
internasional, nah kalau begini kan bikin investor di luar juga bertanya-tanya soal Omnibus Law
ini," ujar Said.
Said kemudian mengatakan para buruh sebetulnya tidak pernah menolak investasi untuk masuk,
hanya saja kalau mau memudahkan investor jangan sampai membuat proteksi kerja buruh
diturunkan.
Seperti diketahui, tujuan pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja sendiri adalah untuk
memudahkan investasi masuk ke Indonesia. Dengan begitu pembangunan akan berjalan, dan
lapangan kerja pun bisa tercipta.
"Kami juga tegaskan kami ini tak menolak investasi, kami bersama pak Presiden Jokowi. Kami
setuju investasi masuk. Cuma yang membuat kami nggak setuju adalah downgrade perlindungan
minimal kaum buruh," ungkap Said.
Baca juga:
Mogok Kerja Tolak Omnibus Law, Buruh Janji Tak Akan Ada Konflik
Said juga sempat memberikan salinan surat dari Council of Global Union, lembaga yang didirikan
oleh beberapa serikat pekerja internasional. Surat itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo
dan ditandatangani oleh sederet pentolan serikat pekerja internasional.
Dalam surat itu, mereka meminta pemerintah Jokowi mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Mereka juga meminta pemerintah memastikan undang-undang apa pun yang akan disahkan
tidak mengurangi hak dan manfaat pekerja.
Hak manfaat yang dimaksud adalah yang dijamin di dalam UU 13 2003 tentang ketenagakerjaan,
serta standar ketenagakerjaan internasional.
Mereka juga meminta pemerintah menegosiasikan ulang dan membuka dialog konstruktif
dengan serikat pekerja dalam membentuk semua aturan ketenagakerjaan.
897
