Page 899 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 899
Judul Menaker: Pembahasan RUU Cipta Kerja Melibatkan Partisipasi Buruh
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/menaker-pembahasan-ruu-cipta-
kerja-melibatkan-partisipasi-buruh.html
Jurnalis Merdeka
Tanggal 2020-10-06 14:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada
dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan intisari dari hasil kajian pakar/ahli, focus group
discussion (FGD), Rembuk Tripartit (pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama
dilakukan atas beberapa materi ketenagakerjaan yang krusial
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dalam pertemuan tersebut, pemerintah
banyak menerima masukan dari serikat pekerja/serikat buruh. Dengan proses yang telah
dijalankan ini, pemerintah telah dengan seksama menyerap berbagai aspirasi, khususnya dari
unsur pekerja/buruh
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita telah menyaksikan bahwa proses
pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR berjalan dinamis, demokratis dan konstruktif. Pemerintah
menerima banyak masukan dari Panja DPR sehingga menghasilkan perubahan rumusan
ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bawha pembahasan RUU Cipta Kerja telah
dijalankan secara tripartit dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang terkait. Dia
menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya telah melibatkan partisipasi
publik, baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha,
kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga lainnya,
seperti International Labour Organization (ILO).
MENAKER: PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA MELIBATKAN PARTISIPASI BURUH
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan bawha pembahasan RUU Cipta Kerja telah
dijalankan secara tripartit dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang terkait.
898

