Page 895 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 895
Judul Ini Alasan Pemerintah Pangkas Nilai Maksimal Pesangon
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/10/06/141218326/ini-alasan-
pemerintah-pangkas-nilai-maksimal-pesangon
Jurnalis Rully R. Ramli
Tanggal 2020-10-06 14:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Atau sekitar 27 persen. Sedangkan sisanya
sebanyak 384 persetujuan bersama atau sekitar 73 tidak melakukan pembayaran kompensasi
PHK sesuai dengan UU 13 tahun 2003
Ringkasan
Pemerintah resmi mengubah besaran nilai maksimal pesangon yang didapatkan pekerja semula
32 kali gaji menjadi sebesar 25 kali gaji jika pekerja di-PHK. Hal tersebut tertuang dalam
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan pada Senin (5/10/2020). Aturan tersebut
mendapat penolakan keras dari pihak buruh.
Pada Februari lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat, 2019, dari total 536
persetujuan bersama PHK, hanya 147 persetujuan bersama yang membayarkan uang
kompensasi sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Berangkat dari data tersebut, pemerintah memutuskan untuk mengubah nilai maksimal
pesangon. Sebab, pada saat bersamaan banyak calon investor menilai angka pesangon yang
dapat mencapai 32 kali upah jauh lebih tinggi dibanding negara lain..
INI ALASAN PEMERINTAH PANGKAS NILAI MAKSIMAL PESANGON
Pemerintah resmi mengubah besaran nilai maksimal pesangon yang didapatkan pekerja semula
32 kali gaji menjadi sebesar 25 kali gaji jika pekerja di-PHK.
Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang baru disahkan pada Senin
(5/10/2020). Aturan tersebut mendapat penolakan keras dari pihak buruh.
Hitungannya, pesangon diberikan oleh perusahaan hanya menjadi 19 kali upah, sedangkan
sisanya 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
894
