Page 891 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 891
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang.
KSPI TETAP BAKAL MOGOK NASIONAL SELAMA TIGA HARI
Beredar selebaran Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membatalkan aksi mogok
nasional pada 6-8 Oktober 2020. Namun, Ketua Departemen Komunikasi dan Media KSPI Kahar
S. Cahyono menegaskan, informasi tersebut tidak benar alias hoaks.
"Dari semalam, beredar surat KSPI terkait dengan pembatalan aksi mogok nasional yang akan
dilakukan pada tanggal 6, 7, 8 Oktober 2020. Kami sampaikan, bahwa surat tersebut adalah
hoaks," kata Kahar dikonfirmasi, Selasa (6/10).
Kahar menegaskan, sikap KSPI tidak berubah dan tetap akan menggelar aksi mogok nasional
secara serentak di berbagai daerah. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap
Pemerintah bersama DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
"Sikap KSPI tidak berubah. Tetap melakukan mogok nasional, sebagai bentuk protes terhadap
disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja," tegas Kahar.
Oleh karena itu, KSPI mengecam pihak-pihak yang sengaja membuat selebaran pembatalan
mogok nasional tersebut. Menurutnya, hal itu tidak lain untuk melemahkan aksi penolakan
Omnibus Law.
"Kami juga menghimbau kepada buruh Indonesia dan elemen masyarakat yang lain untuk
mengabaikan surat tersebut," tandas Kahar.
Berbagai penokan disahkannya RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja menjadi UU disesalkan
banyak pihak. Salah satunya, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid yang
menilai, kurangnya komitmen Pemerintah Indonesia dan DPR RI untuk menegakkan hak asasi
manusia.
"Mereka yang menentang karena substansi Ciptaker dan prosedur penyusunan UU baru ini sama
sekali tidak menjadi pertimbangan para pembuat kebijakan. Anggota dewan dan pemerintah,
nampaknya lebih memilih untuk mendengar kelompok kecil yang diuntungkan oleh aturan ini.
Sementara hak jutaan pekerja kini terancam," kata Direktur Eksekutif Amnesty International
Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya, Senin (5/10).
Usman menuturkan, serikat pekerja dan kelompok masyarakat sipil seharusnya dilibatkan secara
terus-menerus dalam pembahasan Undang-Undang ini. Karena para pekerja yang nantinya akan
menanggung langsung dampak dari berlakunya Omnibus Law Cipta Kerja.
''Peristiwa penting di rapat paripurna hari ini akan memberikan lebih banyak ruang bagi
perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja, dan akan berujung pada
kurangnya kepatuhan pengusaha terhadap upah minimum menurut undang-undang," sesal
Usman.
Menurut Usman, UU Cipta Kerja tidak lagi mengharuskan perusahaan untuk berkewajiban
mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap. Aturan seperti ini berpotensi menyebabkan
perlakuan tidak adil bagi para pekerja, karena mereka akan terus-menerus menjadi pegawai
tidak tetap. ''Kami mendesak anggota DPR untuk merevisi aturan-aturan bermasalah dalam UU
Ciptaker. Hak asasi manusia harus menjadi prioritas di dalam setiap pengambilan keputusan,"
tegas Usman. ( Editor : Dinarsa Kurniawan Reporter : Muhammad Ridwan
890
