Page 889 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 889
Di dalam UU Cipta Kerja lanjut dia, juga mempertegas pengaturan mengenai "upah proses" bagi
pekerja/buruh selama PHK. Pesangon PHK ini diatur mulai proses penyelesaian perselisihan
hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
(incraht). Hal ini sebagaimana amanat Putusan MK No.37/PUU-IX/2011.
"Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK,
RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja," ujarnya.
888
