Page 894 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 894
Judul Gubernur Jateng Dukung Judicial Review UU Cipta Kerja
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://daerah.sindonews.com/read/187420/707/gubernur-jateng-
dukung-judicial-review-uu-cipta-kerja-1601968259
Jurnalis Ahmad Antoni
Tanggal 2020-10-06 14:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) Dan komunikasi atau jalur hukum, jalur
politik untuk mereka bisa berkomunikasi, untuk mereka bisa membawa hak-haknya secara
konstitusional mendapatkan ruang yang bagus. Cara ini menurut saya cara yang baguslah
prosedurnya
Ringkasan
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi banyak pihak yang hingga kini masih
menahan diri untuk tidak melakukan aksi, pasca RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Ia
memahami bahwa keputusan ini tidak memberi kebahagiaan untuk banyak pihak. Namun,
dirinya meminta agar para pihak melakukan diskusi untuk mencari solusi yang terbaik.
GUBERNUR JATENG DUKUNG JUDICIAL REVIEW UU CIPTA KERJA
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi banyak pihak yang hingga kini masih
menahan diri untuk tidak melakukan aksi, pasca RUU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan.
Ia memahami bahwa keputusan ini tidak memberi kebahagiaan untuk banyak pihak. Namun,
dirinya meminta agar para pihak melakukan diskusi untuk mencari solusi yang terbaik.
Namun begitu, Ganjar juga mendukung langkah pengajuan gugatan judicial review terhadap UU
Cipta Kerja. Sehingga, dengan ini bisa terjadi komunikasi melalui jalur hukum dan politik.
"Dan komunikasi atau jalur hukum, jalur politik untuk mereka bisa berkomunikasi, untuk mereka
bisa membawa hak-haknya secara konstitusional mendapatkan ruang yang bagus. Cara ini
menurut saya cara yang baguslah prosedurnya," terang Ganjar.
Seperti diketahui, DPR RI telah mengesahkan RUU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020). Untuk itu,
Konfederasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN) segera mengajukan gugatan
judicial review terhadap Undang-Undang Cipta kerja. Gugatan tersebut akan dilayangkan melalui
Mahkamah Konstitusi (MK). (shf).
893
