Page 883 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 883
Ringkasan
Pemprov Jabar menyarankan kepada serikat buruh atau pekerja untuk melakukan judicial
review jika merasa keberatan dengan sejumlah poin dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan
DPR RI.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Taufik Garsadi, mengatakan
pihaknya meminta buruh untuk melakukan konsolidasi internal terlebih dulu dan tidak
menggelar aksi mogok kerja serta unjuk rasa.
PEMPROV JABAR SARANKAN BURUH AJUKAN JUDICIAL REVIEW UU CIPTA KERJA,
JANGAN DEMO
Pemprov Jabar menyarankan kepada serikat buruh atau pekerja untuk melakukan judicial
review jika merasa keberatan dengan sejumlah poin dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan
DPR RI.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Taufik Garsadi, mengatakan
pihaknya meminta buruh untuk melakukan konsolidasi internal terlebih dulu dan tidak
menggelar aksi mogok kerja serta unjuk rasa.
"Silahkan konsolidasi saja, ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kalau unjuk
rasa izinnya tidak dikeluarkan oleh polisi. Undang-Undang juga sudah ditetapkan oleh DPR,"
katanya saat dihubungi, Selasa (6/10).
Menurutnya, langkah judicial review lebih baik jika dibandingkan dengan melakukan mogok
kerja dan unjuk rasa yang memiliki risiko lebih besar, terutama dalam penyebaran Covid-19.
"Di Jabar ada serikat buruh yang mengajak mogok kerja dan unjuk rasa, ada yang menolak
dan tidak ikut. Kami bersama Disnaker di daerah mengimbau jangan mogok dan unjuk rasa,
karena risikonya besar," katanya.
Taufik mengatakan pihaknya mengimbau buruh untuk menolak unjuk rasa dan mogok kerja.
Sebab, katanya, para buruh harus mengetahui secara detail isi UU Cipta Kerja sendiri terlebih
dulu supaya mengetahui apa yang diperjuangkannya.
Dia menilai muncul sejumlah narasi yang hadir di kalangan awam bahwa UU Cipta Kerja
merugikan para pekerja tidak boleh ditelan bulat-bulat.
"Kata Ibu Menaker, sebetulnya tuntuntan buruh sudah masuk diakomodir ke UU, walaupun kita
belum menerima secara resmi. Poin seperti misalnya outsourcing dihilangkan itu kan tidak ada,"
ujarnya.
Aksi unjuk rasa, tuturnya, dikhawatirkan rentan menjadi klaster penyebaran Covid-19. Taufik
menilai risiko ini berbahaya karena jika terjadi, entah siapa pihak yang akan bertanggung jawab.
"Risiko pemecatan dari perusahaan, itu bisa jadi masalah. Kasihan masyarakat, mereka yang
bukan pekerja bakal terkena dampak," katanya.
Taufik sendiri memastikan Pemerintah Provinsi Jabar tidak bisa berbuat banyak menerima
keluhan dan tuntutan dari buruh mengingat UU sudah disahkan oleh DPR bersama pemerintah.
"Kita tidak punya kewenangan. Gubernur saja tidak mungkin menolak Undang-Undang. Jadi
saran judicial review menurut kami bentuk win-win solution," katanya.
882
