Page 909 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Seolah tak cukup kurangi hak karyawan dari sisi pengurangan uang pesangan Pemutusan
Hubungan Kerja ( PHK ), bahkan hak beristirahat dan libur pun bagi pekerja dipangkas. Dalam
draft final UU Cipta Kerja tertuang soal jam kerja dan waktu istirahat pekerja . Ada perbedaan
terkait waktu istirahat mingguan yang juga jadi tuntutan buruh .

Pada Bab IV Ketenagakerjaan halaman 436 pasal 79, diatur tentang waktu istirahat dan cuti.
Seperti sebelumnya, ayat 1 menjelaskan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan
cuti. Ayat 2 huruf (a) dijelaskan bahwa waktu istirahat saat jam kerja paling sedikit setengah
jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus.

Waktu istirahat itu tidak termasuk dalam jam kerja. Ketentuan ini sama seperti diatur Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kini yang berbeda dan berubah, adalah
istirahat mingguan yang kini hanya ditentukan satu hari saja dalam sepekan .

"Istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu," demikian
bunyi ayat 2 huruf (b) di Omnibus Law Cipta Kerja itu.
Artinya, ketentuan itu menghapus aturan UU ketenagakerjaan yang sebelumnya membuka opsi
libur dua hari dalam sepekan . Seperti dalam pasal 79 UU sebelumnya yang menyatakan bahwa
masa istirahat mingguan tidak boleh kurang dari 1 hari setelah 6 hari kerja atau tidak boleh
kurang dari 2 hari setelah lima hari kerja dalam satu minggu.
Sedangkan terkait cuti, ditetapkan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama
12 bulan secara terus menerus. Pelaksanaan cuti tahunan itu diatur dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Walau begitu, dikutip dari Warta Ekonomi , pasal 5 menjelaskan bahwa waktu istirahat dan cuti
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, 2 dan 3, untuk perusahaan tertentu dapat memberikan
istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama.
Pesangon dipangkas Jika sebelumnya, nilai pesangon adalah sebesar 32 bulan dari nilai upah,
kini dipangkas hanya menjadi 25 bulan dari nilai upah.

Dari 25 bulan tersebut, sebanyak 19 bulan dibayarkan pengusaha dan enam bulan dibayarkan
BPJS Ketenagakerjaan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Pemotongan pesangon apakah menjadi kerugian buat pekerja , mungkin iya. Tapi, kita
termasuk paling tinggi dalam memberikan pesangon dibandingkan negara lain.

Sebab itu, kita cari jalan tengah untuk meringankan beban pengusaha," ujar Sekretaris Komite
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Raden Pardede, di Jakarta,
Senin 5 Oktober 2020.
Dinilainya pesangon tersebut dianggap masih menguntungkan bagi buruh yang terdampak
PHK . Pasalnya, pemerintah juga masih memberikan bantuan sosial bagi korban PHK .

"Bantuan sekarang itu ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan untuk subsidi gaji, dan bansos
lainnya yang akan terus dinaikkan. Sekalipun nanti orang tidak bekerja dan berkurang
pesangonya masih ada bansos," jelasnya seperti dikutip dari Warta Ekonomi .

Walau apapun itu alasannya, perubahan ini memicu reaksi kalangan buruh . Mereka
berdemonstrasi menolak aturan ini karena dinilai kebijakan itu tak berpihak pada buruh dan
pekerja .***.

908