Page 911 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

MOGOK KERJA TOLAK OMNIBUS LAW, BURUH JANJI TAK AKAN ADA KONFLIK

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan aksi mogok kerja
nasional yang dilakukan para buruh tidak akan menimbulkan konflik antara perusahaan dan
pekerja.

Dia mengatakan buruh-buruh yang menjadi anggotanya selalu berdiskusi dengan perusahaan
apabila mau melakukan aksi apapun.

"Jadi gini ya anggota kami ini, adalah anggota yang selalu berdiskusi dengan forum bipartit
dengan perusahaan," kata Said kepada detikcom, Selasa (6/10/2020).

Dia mengatakan sebetulnya pihak perusahaan pun mengerti hak pada pekerja. Bahkan,
cenderung akan mencari solusi dari keresahan pekerja.

"Perusahaan itu pun lebih mengerti serikat pekerja. Kalau dia berserikat kan ada forum bipartit,
pengusaha di tingkat perusahaan ya itu lebih tau kok kenapa buruh marah, mereka itu akan cari
solusi itu," ungkap Said.

"Mereka mogok unjuk rasa di dalam perusahaan kok, perusahaan juga memberikan hak,"
ujarnya.

Dia mengatakan aksi mogok buruh tidak akan membuat konflik antara pekerja maupun pihak
perusahaan.

"Tidak akan ada konflik seperti Apindo, atau Kadin sebut, disanksi perusahaan atau rusuh atau
gimana," ujar Said.

Pengusaha sendiri mengingatkan bahwa ada sanksi bila buruh nekat mogok. Mereka mengimbau
agar buruh tetap bekerja seperti biasa.

"Prinsipnya sekarang kami terus mengimbau bahwa pekerja kami untuk terus bekerja karena
berdasarkan aturan demikian. Kalau tidak, mereka pasti akan kena sanksinya," kata Wakil Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi detikcom.

Dia menjelaskan sanksi dari perusahaan kepada pekerja yang melakukan mogok mulai dari
peringatan sampai diberhentikan dari pekerjaannya.

"Ya sanksinya mereka bisa kena peringatan dan kehilangan pekerjaannya karena kan ada sanksi-
sanksinya kalau nggak ngikutin aturan kan," sebutnya.

910