Page 916 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 916
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan poin-poin positif yang
terangkum dalam Klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja.
"Terdapat prinsip-prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan Klaster Ketenagakerjaan RUU
Cipta Kerja, yang pertama, penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil
putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003," ujar Ida di Jakarta, Selasa
(6/10/2020).
"Syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh dalam kegiatan Alih Daya (outsourcing)
masih tetap dipertahankan. Bahkan RUU Cipta memasukkan prinsip pengalihan perlindungan
hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya. Hal ini sesuai
dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011," jelas Ida.
Di samping itu, dalam rangka pengawasan terhadap Perusahaan Alih Daya, RUU Cipta Kerja juga
mengatur syarat-syarat perizinan terhadap Perusahaan Alih Daya yang terintegrasi dalam sistem
Online Single Submission (OSS).
"Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat tetap diatur seperti UU eksisting (UU
13/2003) dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat
pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. Hal ini untuk mengakomodir tuntutan perlindungan
pekerja/buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi
digital saat ini berkembang secara dinamis," paparnya.
915
