Page 918 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Kemudian, Allan melanjutkan, materi muatan RUU Ciptaker bertentangan dengan UUD 1945
antara lain, berpotensi mereduksi hak otonomi seluas-luasnya yang diberikan kepada Pemerintah
Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Seperti
pemangkasan beberapa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah (Pemda) baik provinsi,
hingga kabupaten/kota.

"Hilangnya kewenangan memeroses dan menerbitkan analisis mengenai dampak lingkungan
hidup (amdal) dan izin lingkungan, hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan
gas bumi, dipangkasnya kewenangan ketenagalistrikan, dan hilangnya memberikan persetujuan
kawasan ekonomi khusus," bebernya.

Allan menjelaskan RUU ini juga mereduksi prinisip perekonomian nasional yang berkelanjutan
berwawasan lingkungan (environmental sustainable development) berdasarkan Pasal 33 ayat (4)
UUD 1945, serta mereduksi jaminan konstitusional setiap orang untuk mendapat lingkungan
hidup yang baik berdasarkan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Di antaranya, Allan menguraikan menghapus izin usaha perkebunan dengan mekanisme amdal,
analisis dan manajemen risiko hasil rekayasa genetik, menanggulangi kebakaran; menghapus
batas ketentuan minimum 30% kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk Daerah Aliran
Sungsi (DAS) dan/atau pulau.

"Sehingga, kawasan hutan dapat dipergunakan untuk kegiatan berusaha yang mengabaikan
upaya pelestarian lingkungan hidup," terang Allan.

Menurut Allan, RUU Ciptaker juga mereduksi hak setiap orang untuk bekerja serta mendapat
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja berdasarkan Pasal 28D UUD
1945. Seperti pengaturan upah minimum yang tidak lagi diarahkan kepada pencapaian
kebutuhan hidup layak tetapi berdasarkan kondisi pertumbuhan dan inflasi ekonomi daerah serta
ketenagakerjaan, kenaikan pengaturan jam lembur kerja, menghilangkan ketentuan istirahat
panjang yang sebelumnya diatur secara ketat, serta mengubah ketentuan uang pesangon dan
uang penghargaan menjadi lebih tidak proporsional dan tidak berkeadilan.
Karena itu, dia menegaskan berdasarkan uraian catatan buruk tersebut, pihaknya mengajak
masyarakat melakukan upaya untuk 'menjegal' RUU Cipta Kerja secara konstitusional. Lewat uji
materi UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK), atau mendesak Presiden Jokowi
mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu). (kri).

917