Page 922 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Selain itu, dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini diklaim bisa meningkatkan kualitas
perlindungan bagi pekerja/buruh, utamanya perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami
PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

MENAKER: UU CIPTA KERJA UNTUK PERLUAS LAPANGAN KERJA, BUKAN PHK

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, meyakini disahkan RUU Cipta Kerja bertujuan untuk
memperluas penyediaan lapangan kerja, bukan memperluas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa kita menyimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja akan
rentan terhadap PHK pekerja/buruh. Padahal semangat yang dibangun dalam RUU Cipta Kerja
ini justru untuk memperluas penyediaan lapangan kerja," kata Ida dalam keterangannya di
Jakarta, Selasa (6/10/2020).
Selain itu, dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini diklaim bisa meningkatkan kualitas
perlindungan bagi pekerja/buruh, utamanya perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami
PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Untuk meyakinkan para pekerja/buruh untuk menerima RUU Cipta Kerja agar tujuan utama
RUU memulihkan ekonomi tercapai, Pemerintah melakukan dua hal penting.

Pertama, mengintensifkan dialog dengan pemangku kepentingan, utamanya unsur
pekerja/buruh dan pengusaha dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga terkait serta
pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di daerah.

Kedua, segera menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam bentuk Peraturan
Pemerintah dan peraturan lain dibawahnya untuk meyakinkan kepada pekerja/buruh bahwa
amanat pelindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja
dapat segera dijalankan.

Selanjutnya, Ida menegaskan poin-poin positif yang terangkum dalam Klaster Ketenagakerjaan
RUU Cipta Kerja. Diantaranya dalam rangka perlindungan kepada pekerja/buruh yang
menghadapi proses pemutusan hubungan kerja (PHK), RUU Cipta Kerja tetap mengatur
ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK.

"RUU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam
memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK," jelasnya.

Demikian poin lainnya, dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang
mengalami PHK, RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan
kerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta kepada serikat pekerja di seluruh
Indonesia untuk mengurungkan niat mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020.

"Terkait rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena
situasi jelas tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi Covid masih
tinggi, masih belum ada vaksinnya, pertimbangkan ulang rencana mogok itu," kata Ida dalam
Surat Terbukanya kepada Serikat pekerja/buruh, Senin (5/10/2020).

Ia meminta agar serikat pekerja membaca secara utuh RUU Cipta Kerja ini, lantaran menurut
Ida banyak sekali aspirasi serikat pekerja yang telah diakomodir. Seperti soal Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT), outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama,
sedangkan terkait upah juga masih mengakomodir adanya UMK.
921