Page 925 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 925
Selain itu, dengan disahkannya RUU Cipta kerja ini diklaim bisa meningkatkan kualitas
perlindungan bagi pekerja/buruh, utamanya perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami
PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), kata Ida.
Untuk meyakinkan para pekerja/buruh untuk menerima RUU Cipta Kerja agar tujuan utama RUU
memulihkan ekonomi tercapai, Pemerintah melakukan dua hal penting.
Pertama, mengintensifkan dialog dengan pemangku kepentingan, utamanya unsur
pekerja/buruh dan pengusaha dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga terkait serta
pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di daerah.
Kedua, segera menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam bentuk Peraturan
Pemerintah dan peraturan lain dibawahnya untuk meyakinkan kepada pekerja/buruh bahwa
amanat pelindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja
dapat segera dijalankan.
Selanjutnya, Ida menegaskan poin-poin positif yang terangkum dalam Klaster Ketenagakerjaan
RUU Cipta Kerja, diantaranya dalam rangka perlindungan kepada pekerja/buruh yang
menghadapi proses pemutusan hubungan kerja (PHK), RUU Cipta Kerja tetap mengatur
ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK.
"RUU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam
memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK," jelasnya.
Demikian poin lainnya, dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang
mengalami PHK, RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) yang manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan
kerja.
Reporter: Tira Santia Sumber: Liputan6.com [azz]
924
