Page 917 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 917
Judul PSHK UII Ungkap Sejumlah Catatan Buruk Pengesahan RUU Cipta
Kerja
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.sindonews.com/read/187354/12/pshk-uii-ungkap-
sejumlah-catatan-buruk-pengesahan-ruu-cipta-kerja-1601964634
Jurnalis Kiswondari
Tanggal 2020-10-06 13:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Allan Fatchan Gani (Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia (PSHK UII)) Hilangnya kewenangan memeroses dan menerbitkan analisis
mengenai dampak lingkungan hidup (amdal) dan izin lingkungan, hilangnya konsultasi
penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi, dipangkasnya kewenangan ketenagalistrikan,
dan hilangnya memberikan persetujuan kawasan ekonomi khusus
neutral - Allan Fatchan Gani (Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia (PSHK UII)) Sehingga, kawasan hutan dapat dipergunakan untuk kegiatan
berusaha yang mengabaikan upaya pelestarian lingkungan hidup
Ringkasan
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja ( RUU Ciptaker )
antara DPR dan pemerintah pada Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10) kemarin banyak menuai
kritik dari berbagai kalangan.
Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK UII),
Allan Fatchan Gani mengungkap sejumlah catatan buruk dalam proses legislasi yang terulang
dengan adanya pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
PSHK UII UNGKAP SEJUMLAH CATATAN BURUK PENGESAHAN RUU CIPTA KERJA
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja ( RUU Ciptaker )
antara DPR dan pemerintah pada Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10) kemarin banyak menuai
kritik dari berbagai kalangan.
Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK UII),
Allan Fatchan Gani mengungkap sejumlah catatan buruk dalam proses legislasi yang terulang
dengan adanya pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
916
