Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Pertimbangkan ulang rencana mogok itu.

"Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah
rencana itu. Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di
rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat." "Saya mengajak kita kembali duduk bareng.
Dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang
masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog,
bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling
menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan." Link
Download PDF RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang Telah Disahkan Menjadi UU Cipta Kerja KPA
Gugat Omnibus Law UU Cipta Kerja ke MK Isi UU Omnibus Law Cipta Kerja Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja telah resmi disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada
Senin (5/10/2020) kemarin.

RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden dan merupakan RUU Prioritas Tahun
2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020. Isi RUU Cipta Kerja didukung oleh seluruh
partai pendukung koalisi pemerintah.
Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU menjadi UU Cipta Kerja ini, yaitu Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Tujuh fraksi partai pendukung RUU Cipta Kerja
untuk disahkan menjadi UU antara lain Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai
Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat
Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Protes Risiko Lingkungan di UU Cipta Kerja, 35 Investor Kirim Surat ke Presiden Jokowi
Pembahasan RUU Cipta Kerja, Ini Alasan Pimpinan DPR Matikan Mikrofon saat Demokrat
Interupsi Dikutip dari Kompas.com, berikut isi RUU Cipta Kerja yang kini menjadi UU Cipta Kerja,
dapat diunduh di bawah ini: - RUU Cipta Kerja (Baleg DPR PDF) - RUU Cipta Kerja (Google Drive
PDF) - Surat Presiden Jokowi untuk pengajuan RUU Cipta Kerja (PDF) - Daftar Inventaris Masalah
atau DIM (PDF I) - Daftar Inventaris Masalah atau DIM (PDF II) - Kronologi dan seluruh
pembahasan DIM yang dibahas DPR sejak 2 April 2020 hingga disahkan di Paripurna 6 Oktober
2020.

91