Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

BERTEMU JOKOWI DI ISTANA, 2 PRESIDEN BURUH ANDI GANI DAN SAID IQBAL
KONSISTEN TOLAK UU CIPTA KERJA
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani dan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal konsisten menolak RUU Cipta
Kerja yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang.

Andi mengatakan sejak awal pihaknya konsisten menolak UU Cipta Kerja ketika masih belum
disahkan. "KSPSI di bawah kepemimpinan Andi Gani dari awal sudah sangat-sangat konsisten
menolak Klaster Ketenagakerjaan di Omnibus Law RUU Cipta Kerja," kata Andi kepada wartawan,
Selasa (6/10/2020).

Andi mengatakan sekarang ini telah timbul isu liar mengenai pertemuannya dengan Presiden di
hari pengesahan RUU yang menuai kontroversi tersebut. "Pertemuan dengan Presiden kemarin
banyak menuai isu-isu liar. Saya dan Said Iqbal berjuang di titik-titik akhir sebagaimana yang
kami lakukan pada bulan April lalu. Bulan April kan akhirnya Presiden menunda pembahasan
RUU Cipta Kerja di DPR," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, ia bersama Presiden membahas RUU Cipta Kerja. Karena ternyata
kemudian RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang maka ia membentuk tim hukum untuk
menggugat Undang-undang tersebut ke MK.
"Kedua kami menyampaikan hal yang sama tentang RUU Cipta Kerja ini. Tapi situasi politiknya
kan berbeda ternyata bahwa akhirnya disahkanlah RUU Cipta Kerja jadi UU. Lalu langkah kita
apa? Pertama kami dari KSPSI sudah membentuk tim hukum untuk menggugat (UU Cipta Kerja)
ke MK sambil menunggu penomoran dari UU tersebut," katanya.

Begitu juga Said Iqbal, menurutnya meskipun Omnibus Law UU Cipta Kerja telah disahkan, 32
konfederasi serikat buruh tetap melanjutkan aksi mogok kerja nasional yang berlangsung mulai
(6/10/2020) hingga 8 Oktober 2020.
Dalam aksi mogok kerja nasional itu menurut Said Iqbal, buruh akan tetap menyuarakan
penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Adapun yang dikritik dari Omnibus Law yaitu tetap ada
UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada
PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup.
Selanjutnya, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti
dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat
jaminan kesehatan dan pensiun.

"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap
sesuai dengan isi UU Nomor 13 Tahun 2003," tegasnya, seperti dilansir dari Kompas.com dalam
artikel "Bantah Dapat Tawaran Jabatan, Bos KSPI Tegaskan Mogok 3 Hari Terus Berlanjut".

Lebih lanjut kata dia, mogok kerja nasional ini akan diikuti 2 juta buruh. Adapun sebaran wilayah
2 juta buruh yang akan ikut mogok kerja nasional meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang
Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya,
Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.

Kemudian Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun,
Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan. Juga
akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar,
Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.

Andi Gani Nena Wea Andi Gani merupakan aktivis buruh.

87